Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan akan mengikuti arahan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI soal rencana pembelian helikopter AgustaWestland AW101.
"Kami mengikuti Menhan dan Panglima TNI. Yang penting satu garis," ujar Hadi di Istana Presiden, Senin (23/1/2017).
Apakah artinya Hadi juga memutuskan tidak jadi membeli helikopter buatan Inggris tersebut?
"Pokoknya kami satu garis," ujar dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian helikopter AW101. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menegaskan hal yang sama.
Seperti diketahui, setelah rencana pembelian ditolak Presiden Jokowi pada 2015 silam, TNI AU tetap membeli helikopter AgustaWestland asal Inggris.
KSAU pada saat itu, Marsekal Agus Supriyatna, berargumen, yang ditolak Presiden itu adalah heli AW101 untuk VVIP. Sementara itu, yang direncanakan dibeli ini difungsikan untuk pasukan tempur dan SAR.
"Sudah sesuai kajian TNI AU," ujar Agus di Jakarta, Selasa (27/12/2016) lalu.
Agus Supriatna menjelaskan alasan pihaknya membeli helikopter AgustaWestland AW101 Merlin buatan Italia sebagai helikopter kepresidenan RI.
Menurut dia, pembelian helikopter VIP untuk kepresidenan itu satu paket dengan pengadaan atau pembelian helikopter angkut berat baru TNI AU yang berkapasitas minimal empat ton. Rencananya, TNI AU akan membeli enam helikopter angkut berat dan tiga helikopter VIP.
"Kami juga perlu helikopter AW101 dengan alasan menyamakan perawatan dan pemeliharaan dengan skuadron helikopter yang lain, yang sebanyak enam unit itu," kata Agus.
Namun, Agus tidak menjelaskan alasan TNI AU lebih memilih AW101 dibandingkan helikopter lainnya. Dia hanya menjelaskan, awalnya TNI AU hanya mendapat izin membeli dua helikopter VIP sesuai pagu anggaran.
Namun, pihak Mabes TNI akhirnya memberikan izin untuk membeli satu helikopter VIP lagi dengan sumber dana dari pinjaman luar negeri.
Saat ini, TNI AU memiliki satu skuadron udara sayap putar transportasi kepresidenan, yaitu Skuadron Udara VIP 45 yang sampai hari ini berintikan tiga helikopter NAS-332 Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia.
Adapun skuadron udara helikopter berat lain adalah Skuadron Udara 6 (Pangkalan Udara Utama TNI AU Atang Senjaya, Bogor, NAS-330 Puma), Skuadron Udara 7 (Pangkalan Udara TNI AU Suryadarma, Kalijati, Jawa Barat, Eurocopter EC-130 Colibri dan Bell 47 Soloy), dan Skuadron Udara 8 (Pangkalan Udara TNI AU Suryadarma, Kalijati, Jawa Barat, NAS-332 Super Puma).
Luhut Binsar Panjaitan saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memastikan bahwa helikopter kepresidenan jenis AgustaWestland AW101 buatan Italia merupakan pilihan terbaik untuk Presiden Joko Widodo. Ia mempercayakan pertimbangan TNI Angkatan Udara dari aspek keamanan.
"Saya sudah cek kepada ahlinya, memang Agusta itu secara VVIP adalah yang terbaik," ujar Luhut.
Helikopter Agusta, kata Luhut, memiliki tiga mesin. Sementara helikopter Super Puma yang dirakit PT Dirgantara Indonesia hanya memiliki dua mesin.
"Itu pertimbangan TNI AU, jadi tidak ada urusan dengan Presiden. Yang paling bagus itu Agusta," kata Luhut.
Presiden Joko Widodo pada pertengahan tahun depan direncanakan tidak lagi menggunakan helikopter kepresidenan jenis lama, yakni Super Puma, produksi tahun 1980. TNI Angkatan Udara akan menggantinya dengan yang baru, yaitu Agusta Westland AW-101.
Helikopter AW-101 tercatat memiliki standar pengamanan modern, seperti perahu karet dan sarana bantalan udara yang mengembang seperti air bag (kantong udara) saat terjadi benturan.
Helikopter tersebut mampu mengangkut 13 penumpang dan memiliki kenyamanan serta ruang kabin yang lebih luas dibandingkan dengan helikopter Super Puma.
Helikopter kepresidenan jenis Agusta Westland AW-101 rencananya akan dioperasikan oleh Skuadron Udara 45 VVIP, yang berpangkalan di Lanud Halim. Selama ini, Skuadron Udara 45 yang dibentuk sejak tahun 2011 mengoperasikan lima helikopter Super Puma.
Mereka sebelumnya tergabung dalam Skuadron Udara 17 VVIP yang mengoperasikan pesawat fixed wing dan rotary wing. (tribunnews/nicolas manafe/kompas.com)