Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Anamat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang melarang masuknya warga dari tujuh negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Muslim berpotensi menimbulkan konflik dan mengganggu perdamaian dunia.
"Kebijakan ini akan memperkeruh hubungan antar golongan agama dan menimbulkan permusuhan diberbagai belahan dunia," kata Wakil Ketua Umum PAN ini kepada wartawan di komplek Parlemen, Selasa (31/1/2017).
Menurutnya AS dikenal toleran dalam kehidupan di dalam negerinya.
“Secara umum Amerika Serikat selama ini dikenal menjunjung keberagaman dan toleransi dalam kehidupan didalam negerinya, terutama dalam soal penerimaan terhadap para imigran. Kebijakan ini jelas menodai citra AS tersebut,” kata legislator dapil Sulut ini.
Kebijakan tersebut, selain bisa menimbulkan ketegangan dan berpotensi munculnya konflik dunia antar agama, kebijakan Trump ini juga tidak efektif dalam memerangi terorisme.
"Hal ini akan sangat mengganggu sebab, usaha memerangi terorisme memerlukan kerjasama penuh umat Muslim. Walaupun hanya berlaku pada tujuh negara, kebijakan ini bisa memarginalkan umat Muslim lainnya," ujarnya.
Bara menambahkan kebijakan ini justru bisa menimbulkan ekstrimisme, kebencian dan intoleransi pada tingkat global yang merupakan akar utama terorisme, engagement, bukan alinasi adalah kunci keberhasilan usaha memerangi terorisme.
Yang pasti, lanjutnya kebijakan tersebut akan memicu ketegangan - ketengangan baru, karena memang hal ini tidak berdasarkan norma - norma pergaulan global yang berlaku selama ini.
"Dunia sekarang ini makin menghargai nilai – nilai universal berdasarkan hak asasi manusia dan demokrasi. Sebagai negara demokrasi terutua di dunia, AS punya tanggung jawab untuk menjaga dan memperkuat nilai – nilai universal tersebut," ungkapnya.
Bara mengaku implementasi kebijakan Trump tersebut akan membangun sentimen terhadap negara - negara tertentu dan bukan tidak mungkin suatu saat akan berdampak ke Indonesia.
"Semenjak kebijakan ini ditandatangi oleh Trump, telah menimbulkan masalah - masalah dan mulai memakan korban tanpa adanya solusi, seperti yang terjadi di beberapa bandara dan lain-lain," katanya.