Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat memberikan arahan tahap akhir program pengampunan pajak kepada ribuan pengusaha, Presiden Joko Widodo menjelaskan mengenai rencana kebijakan dunia Automatic Excange of Information (AEoI) atau keterbukan informasi untuk tujuan perpajakan.
Jokowi menjelaskan alasan mengapa Indonesia harus berpartisipasi dalam memberlakukan kebijakan ini.
"Kalau tidak, dikucilkan kita, dianggap negara tidak kredibel, ecek-ecek," kata Jokowi dalam pengarahan yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Baca: Jokowi Akan Terbitkan Perppu Keterbukaan Informasi untuk Perpajakan
Jokowi menegaskan ia tidak mau Indonesia mendapat predikat demikian ditengah upaya pemerintah membangun kepercayaan di mata dunia internasional.
Dengan demikian, Jokowi mengatakan pada tahun 2018 nanti setiap warga negara Indonesia tidak bisa lagi menyembunyikan harta kekayaannya sehingga bisa menghindari pajak.
"Artinya, nanti di Juni 2018, siapapun tidak bisa lagi menyembunyikan hartanya di dalam (negeri) maupun di luar (negeri). Tidak bisa lagi menghindari pajak. Enggak bisa lagi. Ini sudah tanda tangan semua negara," tutur Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengajak setiap pengusaha yang belum mengikuti program pengampunan pajak untuk ikut serta.
"Ada kesempatan satu bulan ini. Sudahlah, ikut tax amnesty. Ikut. Saran saya hanya satu, ikut tax amnesty yang belum. Yang hadir di sini pasti banyak yang belum ikut," tutur Jokowi.