Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jend. TNI. Purn. Wiranto menyampaikan pertimbangannya dalam memutuskan untuk menjadi Menkopolhukam dan meninggalkan jabatan Ketua Umum Partai Hanti Nurani Rakyat (Hanura).
Hal tersebut disampaikannya dalam acara coffee morning bersama para awak media di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).
Mengenakan stelan jas, Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI itu menjelaskan, bahwa menjadi Menkopolhukam jalur proses pengabdiannya lebih pendek dibandingkan di partai politik.
Di partai politik menurutnya jalur proses pengabdian lebih panjang karena mendidik kader untuk menjadi pemimpin ideal sangatlah lama prosesnya.
Sedangkan di jabatan menkopolhukam, jalur proses pengabdian tak sepanjang di partai politik. Membuat keputusan sebagai menteri, juga langsung bisa dilihat hasilnya pada masyarakat luas, baik dan buruknya.
"Saya coba perbandingkan, kalau saya masih mimpin partai politik, hasilnya panjang. Mendidik, merekrut, menyeleksi untuk jadi pemimpin, panjang. Kalau jadi pemimpin, belum tentu juga nanti beres," kata Wiranto.
"tapi kalau saya langsung masuk kabinet kerja Pak Jokowi, saya langsung bisa bekerja, langsung bisa membantu membuat keputusan yang berpihak pada rakyat, kelihatan jalannya lebih pendek dalam arti pengabdian, bukan obsesi," tambah Wiranto.