Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -"Mestinya DPD (Dewan Perwakilan Daerah) kan fokus untuk bagaimana menguatkan kelembagaan. Tapi justru sekarang ribut soal masa jabatan, ribut terkait dengan bagaimana menguatkan kelompok-kelompok tertentu di dalam DPD-nya, nah ini saya pikir menjadi persoalan yang sangat serius. Penyakitnya semakin akut kalau kondisinya seperti ini."
Begitulah kata pengamat politik dari Kode Inisiatif, Veri Junaidi dalam diskusi publik bertajuk "Masa Depan DPD di Tangan MK" yang digelar di Bakoel Coffee, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).
Dalam diskusi tersebut, Veri Junaidi mengkritik keras kondisi para wakil daerah, karena sibuk mempersoalkan masa jabatan pimpinan, yang tidak mempresentasikan kepentingan rayat di daerah.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, para anggota DPD RI memutuskan masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun perperiode jabatan menjadi hanya dua setengah tahun.
Padahal, menurut Veri Junaidi, penguatan kelembagaan DPD RI justru lebih penting untuk didahulukan daripada hanya sekedar masa jabatan pimpinan.
Karena selama ini, menurutnya, DPD RI kurang mempunyai kewenangan yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
DPD RI selama ini hanya memberikan masukan kepada DPR RI dalam merumuskan sebuah Undang Undang (UU), tidak ikut menentukan secara langsung dalam keputusan akhir pengesahannya.(*)