News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Survei Indo Barometer Sebut Sejumlah Alasan Masyarakat Belum Puas Kinerja Jokowi

Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden RI, Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dan rombongan saat tiba di lokasi peresmian PLTG MPP Parit Baru 4X25 MW di desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Bara, Sabtu (18/3/2017) siang. Adapun area pasokan PLTG MPP Parit Baru ini meliputi kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kabupaten Kuburaya. TRIBUN PONTIANAK / ANESH VIDUKA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan survei Indo Barometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebesar yakni 66,4 persen.

Masih ada 32 persen lainnya yang mengaku tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Dalam pertanyaan terbuka, responden mengungkapkan alasan ketidakpuasan itu.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, jawaban tertinggi responden yaitu lapangan pekerjaan masih terbatas (14,3 persen).

Baca: Survei Terbaru: Ahok Calon Presiden Terkuat Lawan Jokowi dan Prabowo

Baca: Hasil Survei: 57,8 Persen Ingin Jokowi Kembali Terpilih di 2019

Sementara itu, peringkat kedua alasan ketidakpuasan dengan angka 12,3 peraen yaitu kebijakan Jokowi hanya menguntungkan pihak tertentu.

Istilah "presiden boneka" ternyata masih belum lepas dari Jokowi.

Di masa kampanye hingga awal pemerintahannya, Jokowi disebut sebagai boneka partai, yang maksudnya mudah diatur-atur oleh PDI Perjuangan, partai yang mengusungnya.

"Alasan publik tidak puas kinerja presiden Jokowi karena dianggap boneka PDI-P dengan 9,9 persen," ujar Qodari dalam diskusi "Evaluasi Publik 2,5 Tahun Pemerintah Jokowi-JK" di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Sementara itu, alasan lainnya dalam urutan selanjutnya yakni belum bisa mengatasi masalah ekonomi (9,2 persen), harga kebutuhan mahal (8,7 persen), masih banyak korupsi (8,5 persen).

Alasan lain, penegakan hukum tidak netral (6,9 persen), menguntungkan China (6,6 persen), terlalu pro Ahok (4,8 persen), bantuan masih kurang tepat sasaran (4,5 persen), kurang tegas dalam memimpin (3,4 persen) hingga masih kurangnya perhatian untuk pendidikan (3,2 persen).

Politisi PDI-P Maruarar Sirait menegaskan, Jokowi bukan boneka partai sebagaimana yang disebutkan dalam survei.

Ia menyebut Jokowi lebih pantas disebut boneka rakyat karena taat pada konstituen dan konstitusi.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini