Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menimbulkan beban politik bagi partai politik atau anggota DPR yang terus mendukungnya.
Pengamat Politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan melihat penolakan publik terhadap angket tersebut sangat jelas.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini menjelaskan publik menentang karena angket tersebut dianggap bagian dari upaya sistematis pelemahan KPK.
Dia tegaskan, partai politik sepenuhnya tahu soal hal tersebut sehingga banyak yang balik badan dan melempem dukungannya terhadap angket.
"Mereka khawatir persepsi negatif publik. Apalagi tahun depan ada pilkada serentak dimana persepsi publik bisa mempengaruhi potensi menang kalah para calon partai," ujar Djayadi hanan kepada Tribunnews.com, Kamis (18/5/2017).
Baca: Setya Novanto Singgung Hak Angket KPK, Demokrat Tetap Tak Akan Kirim Wakil Untuk Pansus
Baca: Pidato Paripurna, Ketua DPR Dorong Proses Hak Angket KPK Ditindaklanjuti
Selain itu, imbuhnya, angket KPK itu kontroversial dari segi hukum.
Bahkan angket itu bisa dianggap melampaui kewenangan DPR atau mencampuri otoritas lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
DPR kembali menggelar rapat paripurna, Kamis (18/5/2017).
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku belum ada fraksi yang mengirimkan perwakilan di Pansus Hak Angket KPK sampai hari ini.
Awalnya angket terhadap KPK ini diteken 26 anggota DPR dari delapan fraksi, yaitu Golkar, PDIP, PKS (Fahri Hamzah), Gerindra, PPP, PAN, NasDem, dan Hanura.
Namun selama masa reses, sejumlah fraksi menyatakan menolak hak angket terhadap KPK yang salah satu tujuannya adalah mendesak membuka rekaman BAP Miryam S Haryani.