Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengutuk serangan teror seperti yang dilakukan pelaku bom bunuh diri di halte busway Terminal Kampung Melayu yang telah memakan korban cukup banyak termasuk anggota kepolisan maupun masyarakat biasa.
“Saya kira ini adalah satu tindakan yang harus kita kutuk bersama dan tidak boleh terjadi lagi. Sebab apapun bentuk tindakan yang mengarah pada teror, pasti merugikan semua pihak,” kata Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta (26/05/2017).
Atas kejadian ini, politisi partai Gerindra itu berharap aparat keamanan bisa segera mengungkap pelaku yang sesungguhnya dan motif yang berada di belakang. Guna meluruskan berbagai macam simpang siur yang terjadi.
“Ada yang mengatakan ini ISIS, ada juga yang mengatakan rekayasa. Maka dari itu saya harap aparat keamanan bisa segera menelusuri jaringan ini dan mengungkap pelaku serta motifnya teror ini,” jelasnya.
Di sisi lain mengenai Revisi Undang-Undang Terorisme, Fadli mengatakan pansus masih terus membahas bersama pemerintah, meski belum mencapai satu kesimpulan.
“Saya harap ini bisa segera rampung. Tapi jangan kemudian dianggap bahwa dengan adanya undang-undang ini kemudian tidak ada terorisme,” ungkap Fadli.
Politisi dapil Jabar itu mengatakan tidak ingin undang-undang ini nantinya dipakai sebagai alat politik kekuasaan. Seperti contohnya menangkapi orang seenaknya.
"Harus ada pengawasan terhadap tindakan itu, karena sangat rawan apalagi kalau mengarah pada tindakan seperti ISA (Internal Security Act)," ujar Fadli.
Menurutnya, praktik ISA seperti di negara Malaysia kerap dipakai untuk kepentingan politik, dengan alasan mencegah tindak terorisme. Menurutnya, pencegahan terorisme sebaiknya juga lebih kepada kerja intelijen.
"Intelijen kita kan bisa menelusuri jaringan. Ada agen-agen yang memang jumlahnya banyak dan dibiayai oleh negara dengan cukup besar, baik itu di BIN, di Kepolisian, di TNI dan lain-lain. Jadi mestinya ada koordinasi juga. Dan bahkan sudah ada BNPT," kata Fadli. (Pemberitaan DPR RI)