Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Dukung Pemerintah Atasi Radikalisme

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya pemerintah Indonesia memerangi kelompok-kelompok radikalisme mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu yang mengapresiasi upaya pemerintah itu.

Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika mendukung keputusan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal, intoleran, serta kelompok-kelompok yang berniat mengganti Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Selain itu, pemerintah juga diminta menindak tegas oknum pejabat, aparat negara serta organisasi yang secara nyata mendukung kelompok intoleran, radikal dan bertentangan dengan Pancasila.

"Kami mengutuk segala tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama dan meminta dilakukan tindakan hukum terhadap hal-hal tersebut," kata Ketua Nasional Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Syaiful Rohim, saat membentuk Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika di Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (2/6/2017).

Baca: Kapolri Diminta Hentikan Kasus Pornografi Rizieq atau Para Pendukungnya Lumpuhkan Bandara Soetta

Pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta instansi manapun untuk menyuarakan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

"Sebab keberagaman dan itu semua harus dipertahankan di negara ini," kata dia.

Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika didirikan oleh orang-orang dari beragam suku, agama dan ras, dengan berbagai profesi serta latar belakang.

Organisasi ini hadir di 34 provinsi, dari tingkat kota, kabupaten, hingga kecamatan.

"Sejauh ini 18 simpul wilayah telah terbentuk. Antara lain di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Bandung, Depok dan Bekasi. Lalu di Balikpapan, Temanggung/Semarang, Malang, Tangerang, Denpasar, Garut, Surabaya, Jayapura dan Tasikmalaya," kata Sekretaris Nasional Taufan Hunneman ini.

Pembina Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Sugeng Teguh Santoso, mendukung penuh pemerintah yang sah yang terpilih berdasarkan proses demokrasi.

"Tapi kami tidak terlibat politik praktis dan berafiliasi dengan partai politik tertentu," tambahnya.