Baca tanpa iklan
"Katanya saya dengar disitu tempat bancakan tanah. banyak orang disitu main tanah enggak ada surat main ambil. main klaim aja. Karena itu kaya harta karun peninggalan Pak Harto. Ini ada soal duit soal budaya soal sejarah. Tidak bisa sekedar bikin isu," ujar Fahri.
Fahri juga mengingatkan pemindahan ibukota membutuhkan anggaran yang besar. Ia meminta pemerintah membangkitkan ekonomi terlebih dahulu.
"Apalagi kita lagi miskin sekarang. semua lagi dipotong. subsidi lagi dicabut. Yang jelas kop surat berubah alamat sana berubah," kata Fahri.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).
Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.