Baca tanpa iklan
Zuhairi memandang pemerintah perlu melakukan langkah hukum yang tegas untuk membubarkan HTI dan menindak ormas radikal lainnya.
Menurut intelektual muda NU itu, pasca-reformasi pemerintah cenderung melakukan pembiaran dan tidak tegas terhadap ormas-ormas radikal pro kekerasan. Kondisi tersebut akhirnya membuat ormas-ormas radikal tumbuh subur di Indonesia.
"Perlu ada langkah hukum yang tegas. Selama ini, khususnya pasca reformasi, terjadi pembiaran oleh pemerintah terhadap kelompok radikal. Ormas radikal dan ormas yang pro kekerasan tumbuh subur," ujar Zuhairi.
Selain itu, kata Zuhairi, organisasi masyarakat berbasis keagamaan yang dinilai cukup moderat pun harus berperan dalam mencegah penyebaran ideologi radikal, seperti khilafah yang dianut oleh HTI.
Sebuah ideologi tidak akan mati meski organisasi yang menaunginya sudah dibubarkan oleh pemerintah.
"Terkait ideologi, kita perlu juga menyadarkan mereka, memberikan pemahaman bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam sesuai hasil Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo. Jadi tugas NU tidak berhenti hanya di pembubaran saja," kata dia.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Bidang Hubungan dan Kajian Strategis PP GP Ansor Nuruzzaman. Dia meminta pemerintah segera merealisasikan rencana pembubaran HTI melalui penerbitan perppu.
"Pemerintah harus segera bertindak tegas terhadap HTI. Menurut saya langkah itu bisa dilakukan dengan penerbitan perppu," ujar Nuruzzaman.
Menurut Nuruzzaman, selain membubarkan HTI, penerbitan perppu juga bisa dijadikan pintu masuk bagi pemerintah untuk menindak tegas ormas-ormas radikal lainnya.
Mengingat, saat ini tidak hanya HTI yang dianggap sebagai ormas radikal dan anti-Pancasila. Bahkan ormas-ormas tersebut tidak jarang melakukan kekerasan.
"Perppu tersebut bisa digunakan untuk membubarkan ormas radikal dan anti-Pancasila lainnya," ucapnya.
Hati-hati
Sementara itu, pemerintah tampak sangat berhati-hati dalam menetapkan langkah hukum pembubaran HTI.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto belum bisa mengatakan secara gamblang langkah hukum apa yang akan diambil oleh pemerintah.
Dia hanya menuturkan bahwa pemerintah masih mengkaji upaya hukum terkait rencana pembubaran HTI.