Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --Partai Kebangkitan Bangsa menargetkan ikut seluruh Pilkada serentak 2018. Dimana, terdapat 171 pilkada di tahun 2018.
Ketua Desk Pilkada DPP PKB Daniel Johan mengatakan sebanyak 114 daerah menjadi fokus target kemenangan. Sebab, jumlah kursi PKB yang dominan melebihi atau hampir dari setengah persyaratan kursi yang dibutuhkan calon untuk maju.
"PKB menargetkan untuk bisa memenangkan 60 persen dari keseluruhan pilkada yang akan diikuti, lebih tinggi dari prosentase kemenangan PKB pada Pilkada 2017 yang 54 persen," kata Daniel melalui pesan singkat, Minggu (16/7/2017).
PKB, kata Daniel, memandang penting Pilkada 2018 sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2019. Daniel menuturkan pihaknya berusaha mendudukkan 50 kader asli PKB menjadi Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota.
"Sejak hari ini DPP PKB menginstruksikan kepada DPW dan DPC untuk membuka pendaftaran mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 20 Agustus," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
Ia mengakui waktu itu agak mundur agar pendaftaran dilakukan setelah rangkaian kegiatan untuk peringatan Harlah PKB yang jatuh 23 Juli. Daniel menjelaskan PKB akan melakukan penilaian terhadap satu persatu bakal calon melalui beberapa proses yaitu administrasi, psikologi, uji kelayakan dan survey sebelum menetapkannya sebagai calon. "Bobotnya masing-masing berbeda," kata Daniel.
Syarat setiap bakal calon akan diuji komitmennya pada Pancasila, Kebhinekaan, NKRI, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan program kerakyatan yang konkrit. Daniel mengungkapkan setiap calon yang sudah mengantongi rekomendasi PKB akan meneken kontrak khusus terkait hal ini.
"PKB akan memprioritaskan a) bakal calon perempuan sebagai komitmen untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam dunia politik b) generasi muda yang memiliki kegairahan tinggi, memiliki elektabilitas, dan kemauan tinggi untuk mengabdi pada rakyat," kata Daniel.
Daniel menuturkan pihaknya tidak memungut biaya apapun terhadap bakal calon yang akan mendaftar dan mengikuti tahapan proses Pilkada.