News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Korupsi KTP Elektronik

'Dosa-dosa' Setya Novanto Dalam Kasus e-KTP

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPR Setya Novanto memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2017). Setya Novanto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP (KTP Elektronik) dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. TRIBUNNEWS/HERUDIN

LAPORAN WARTAWAN TRIBUNNEWS.COM, THERESIA FELISIANI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- ā€ˇSetya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Status tersebut diberikan setelah Ketua DPR itu berkali-kali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Agus Rahardjo menduga Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN) mempunyai peran untuk mengendalikan proyek e-KTP melalui pengusaha Andi Agustinus (AA) alis Andi Narogong.

"Saudara SN melalui AA diduga memiliki peran, baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR hingga proses pengadaan barang jasa dalam proyek e-KTP," ucap Agus, Senin (17/7/2017) malam di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Beberapa peran Setya Novanto melalui Andi Narogong dalam pelelangan e-KTP yakni mengondisikan dan mengatur pemenang lelang proyek senilai Rp 5,9 triliun Kemendagri.

Sebelumnya dalam fakta persidangan dua terdakwa e-KTP, Irman dan Sugiharto diketahui korupsi e-KTP sudah direncanakan dalam dua tahap, yakni sejak proses perencanaan yakni dalam tahap pengganggaran serta proses pengadaan barang dan jasa.

Bahkan Setya Novanto juga diduga sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

Atas perbuatan Setya Novanto dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 kUHP.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini