Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan merespons usulan politikus PDIP yang mendorong institusi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI.
Menurut Edi, usulan dari Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus tersebut sebagai gagasan mundur.
Menurutnya, berdasarkan sejumlah kajian akademik yang dilakukan Lemkapi, Polri tetap lebih ideal jika berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
"Polri di bawah kementerian adalah gagasan yang mundur. Saran kami kedudukan Polri tetap lebih bagus berada di bawah presiden," kata Edi Hasibuan dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (30/11/2024).
Baca juga: Haidar Alwi Sebut Usulan PDIP agar Polri di Bawah Kemendagri Tidak Memiliki Dasar Kuat
Menurut dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini, Polri di bawah mana pun tidak menjamin semakin baik.
Edi justru khawatir Polri akan semakin mundur bila di bawah Kemendagri atau TNI.
Selain itu, institusi kepolisian juga bakal semakin banyak intervensi terhadap kebijakannya dan penegakan hukum yang dilakukan.
Hasil penelitian Lemkapi menyebutkan, Polri di bawah presiden saja intervensi datang dari segala penjuru, termasuk partai politik.
"Apalagi di bawah kementerian," ucapnya.
Menurut Edi Hasibuan, semestinya saat ini bukan membahas Polri di bawah institusi apa, tapi bagaimana memberikan gagasan agar profesionalisme Polri bisa ditingkatkan dan memperkuat pengawasan terhadap jajaran polri.
Eks Komisioner Kompolnas ini pun mencatat banyak kemajuan yang dilakukan jajaran Polri saat ini.
Sehingga, ia berharap Polri jangan diseret-seret ke ranah politik.
"Polri di bawah presiden memang itulah ciri khas kepolisian Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Amnesty International Menilai Ada Tarik Menarik Kepentingan KPK & Polri terkait Kasus Firli Bahuri
Ia pun berpendapat Polri di bawah institusi manapun pasti ada kelebihan dan kekurangannya.