Baca tanpa iklan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Japan International Cooperation lakukan kerjasama mengatasi penurunan tanah yang terjadi di Jakarta.
Kerjasama ini diresmikan dalam penandatanganan Record of Discussion (ROD) The Project for Promoting Countermeasures Againts Land Subsidence in Jakarta antara Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Imam Santoso dengan Senior Representative JICA Indonesia Office Tetsuya Harada, Jumat (28/7/2017).
Dari catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Jakarta mengalami penurunan muka tanah 5-12 cm per tahun. Jika laju penurunan muka tanah terus berlangsung, Jakarta akan semakin rentan tergenang air pasang dan banjir.
Dampak lainnya, peningkatan risiko kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan, serta degradasi bangunan yang diikuti penurunan nilai properti.
Menurut Imam Santoso, Kementerian PUPR menggandeng Jepang karena memiliki pengalaman mengatasi penurunan permukaan tanah lebih dari 4 m di Tokyo.
"Penurunan tanah sudah tercatat semenjak tahun1920-an dan baru dapat dihentikan sekitar tahun 1970. Langkah yang dilakukan Jepang saat itu adalah menerapkan peraturan tentang pengamanan sumber air alternatif untuk industri dan peraturan tentang penyedotan air tanah. Hingga kini penurunan tanah di Kota Tokyo nilainya mendekati nol," ungkap imam.
Menurut Imam, ada tiga hal penyebab turunnya permukaan tanah, yaitu beban bangunan gedung, pemadatan tanah, dan pengambilan air tanah yang berlebihan.
"Khusus untuk Jakarta, penurunan lebih banyak disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan dan bangunan gedung tinggi. Selain itu, masih banyak warga Jakarta yang belum beralih menggunakan air PAM sehingga berdampak pada penurunan tanah," tambah Imam.
Berdasarkan monitoring pada patok penanda di daerah Pluit, Jakarta Utara, penurunan muka tanah di Jakarta tercatat sebesar 5-12 cm per tahun. Diperkirakan dalam waktu 10 tahun ke depan penurunan bisa mencapai 1,2 meter.
Sementara itu, Tetsuya Harada mengungkapkan, selain mampu mengatasi masalah penurunan muka tanah di Tokyo, Jepang juga telah berhasil membantu Bangkok dengan persoalan yang sama.
“Sekarang kami mau membantu Pemerintah Indonesia. September nanti, kami akan mendatangkan para konsultan dan ahli teknik dari Tokyo. Kerjasama ini akan berlangsung selama tiga tahun dengan pembiayaan berupa grant dari JICA untuk kegiatan konsultansi dan pendampingan. Saya berharap Indonesia bisa belajar dari pengalaman Jepang dalam mengatasi masalah tersebut," ujarnya.
Tetsuya menambahkan, Jepang juga akan turut membantu pemerintah Indonesia dalam mengkaji dan memberikan konsultasi terkait dengan peraturan-peraturan, monitoring wilayah di Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah parah, hingga penerapan teknologi yang tepat.
Nantinya, kajian tersebut akan dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan oleh Kementerian PUPR dan kementerian/lembaga terkait, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (***)