Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan tujuan rencana dana haji diinvestasikan agar dana para calon jemaah tersimpan dengan aman.
Menurutnya tabungan dana haji yang berbentuk giro atau deposito sekarang ini rawan terkena inflasi.
"Kalau uangnya disimpan saja di giro contohnya, itu kemakan inflasi," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, (1/8/2017).
Belum lagi kata JK tabungan yang usianya bisa mencapai 20 tahunan tersebut tergerus nilai tukar.
Selain itu, sebagaian besar komponen biaya haji menggunakan mata uang dollar atau Riyal.
Baca: Soal Dana Haji, Ketua MUI Maruf Amin: Kan Memang Boleh Diinvestasikan, Sudah Ada Fatwanya
"Karena kan 60-70 persen biaya dollar atau riyal bukan rupiah. Ini harus dijaga dua hal ini risikonya. Ini lebih risiko loh, begitu nilai tukar tiba-tiba Rp 20 ribu, nah itu kalang kabut nanti," paparnya.
Oleh karena itu menurut JK, wacana menginvestasikan dana haji berangkat dari tujuan pemerintah untuk menjamin keberangkatan para calon jemaah.
Selain itu untuk mensubsidi ongkos haji para calon jemaah agar lebih ringan.
"Karena ini jamaah 20 tahun menabung, maka ketika sampai waktunya dia harus terjamin naik haji,".
"Pemerintah harus menjamin dia naik haji berapapun. Memang sisanya dia harus bayar. Tapi pemerintah, lembaga ini mensubsidi itu," pungkas JK.
Baca: Fadli Zon: Dana Haji untuk Infrastruktur Membahayakan dan Tidak Tepat
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginginkan dana haji yang berada di pemerintah dapat diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Jokowi menekankan bahwa pengelolaan keuangan haji adalah hal yang paling penting.
Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.