News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Suap di Kementerian Perhubungan

12 Fakta Seputar Dirjen Hubla Kemenhub Yang Diduga Kena Jaring OTT KPK

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana di Kemenhub, pasca penangkapan seorang pejabat di kementerian tersebut, Rabu (23/8/2017) malam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Rabu (23/8/2017) malam menjaring pejabat eselon I dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Informasi yang dihimpun, pejabat Kemenhub yang diciduk mengarah kepada Dirjen Hubla Kemenhub berinisial TB.

Hal itu diperkuat oleh ‎tim KPK yang mendatangi kantor Kemenhub RI di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017) dini hari.

Mereka didampingi petugas keamanan kementerian langsung menuju ruang kerja Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla), di lantai 4 Gedung Karsa Kemenhub.

Selanjutnya para petugas komisi anti-rasuah tersebut menyegel ruang kerja Dirjen Hubla dengan membentangkan pita garis KPK warna merah di depan pintu ruangan tersebut.

Satu ruangan di samping ruang kerja diduga ruang sekretarisnya juga turut disegel.

Siapakah sosok Dirjen Hubla yang diduga terjaring dalam OTT KPK tersebut?

Berikut sejumlah fakta terkait Dirjen Hubla yang diduga dalam OTT KPK:

1. TB yang lahir di Pekalongan 13 Juli 1958 dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang baru saat dilantik pada Senin malam (16/5/2016).

2. Ia dipercaya untuk menggantikan Bobby R. Mamahit, yang tengah menjalani proses hukum di KPK.

3. Pada tahun 2015, diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Transportasi dengan tugas memberi telaahan kepada Menteri Perhubungan dalam bidang logistik, multimoda, dan keselamatan sehingga perannya begitu besar untuk ikut berkontribusi memajukan sektor transportasi di Indonesia.

4. Selain itu, juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelabuhan dan Pengerukan (2015) dan Direktur Kenavigasian (2012 – 2015).

5. Dedikasinya yang begitu besar di sektor perhubungan laut menjadikannya dipercaya untuk menjadi seorang kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya di bidang kenavigasian, di mana tercatat TB pernah menjadi Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda (2010 – 2012), dan Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya (2009 – 2010).

6. Lulusan Teknik Geodesi UGM ini mengawali karirnya di Kementerian Perhubungan pada tahun 1986.

7. pada tahun 1999, menyelesaikan program pascasarjana di Universitas Pancasila untuk gelas Master Manajemen dan berhasil menjadi lulusan terbaik sehingga menyandang predikat Cum Laude.

8. Saat kejadian jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 di perairan perairan Selat Karimata menjelang akhir tahun 2014 lalu, TB, yang bertindak selaku Koordinator Tim Operasi SAR di Kapal KN Jadayat berhasil menemukan black box (kotak hitam) pesawat AirAsia QZ8501. Hal tersebut merupakan pencapaian besar yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

9. Memperoleh anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Tanda penghargaan dari Pemerintah Indonesia itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertepatan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-71 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (17/8/2016) lalu.

Satyalancana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah berbakti secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. Kali ini penghargaan tersebut diberikan kepada Dirjen Hubla yang telah 30 tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

10. Dibawah kepemimpinannya, ada kebijakan memberi kemudahan bagi para pelaut yang ingin melakukan pembuatan Buku Pelaut melalui sistem online.

Tujuan dari inovasi ini agar para pelaut yang ingin membuat Buku Pelaut bisa memperoleh kemudahan dan kepastian.

11. OTT dilakukan Tim Saber Pungli di Ditjen Hubla pada Selasa (11/10/2016). Saat itu Presiden Jokowi tengah getol-getolnya memberantas mafia pungli di pemerintahan.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yaitu Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Sebagai tangkapan paling wah dan Presiden Jokowi pun sempat turun ke TKP dimana Polisi menangkap sejumlah pihak terkait pungli perizinan kapal di Kemenhub. Calo dan pegawai Ditjen Hubla ditangkap.

12. KPK menyegel ruangan dirjen di Gedung Karsa Kemenhub. Ruangan yang disegel diketahui sebagai ruangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub A TB.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini