Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa salah satu pejabatnya di Kementerian Perhubungan terkait operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Budi Karya sejak awal kepemimpinannya pada 2016 silam selalu mengingatkan karyawannya agar tidak ada yang terlibat dengan korupsi.
"Prihatin karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemenhub yang menerima suap atau korupsi," ungkap Budi Karya melalui keterangan resminya, Kamis (24/8/2017).
Namun mengenai keterangan lebih lanjut terkait detail dan pihak yang terkena OTT KPK, Budi Karya dan pihak Kemenhub masih menunggu keterangan resmi dari KPK.
"Selanjutnya kami masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai detail operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemenhub," ucap Budi Karya Sumadi.
Budi pun menyatakan permintaan maafnya atas kejadian yang menimpa pejabat di kementerian yang dipimpinnya.
"Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang," tutur Menhub.
Hingga berita ini dibuat KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait pihak yang terlibat.
Namun diduga dirjen yang terkena OTT KPK adalah Dirjen Perhubungan Laut A Tonny Budiono, yang kini juga merangkap sebagai pelaksana tugas (PLT) dirjen Perkeretaapian.
Dugaan itu pun diperkuat dengan disegelnya ruang kerja Tonny Budiono di lantai 4 Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan.