Baca tanpa iklan
"Agar menjadi persoalan publik harusnya parpol terus mewacanakan masalah ini," ujarnya.
Terpisah, peneliti dari Lingkar Studi Elektoral (LSE) Abi Rekso menilai Presiden Jokowi patut mewaspadai akan tiga hal krusial terkait dengan Presidential threshold 20-25% ini.
Pertama, Presiden Jokowi belum tentu bisa menjaga skema dukungan partai politik yang kini berada bersama pemerintah (PDI-P, Hanura, NasDem PKB, PKPI, PPP dan P-Golkar).
"Konteks ini sama halnya pada pertarungan legeslatif sebelumnya, ternyata PDI-P sebagai Partai pemenang tidak bisa menjadi ketua DPR-RI. Itu artinya tidak ada jaminan mutlak akan jumlah komposisi dukungan suara," ujarnya.
Kedua, sikap DIAM dari kelompok partai oposisi (Gerindra, PKS dan PAN) juga harus diwaspadai oleh Presiden Jokowi. Sikap mereka yang berseberangan dengan Presidential Threshold 20-25%, tidak tercermin dengan kegigihan mereka melawan keputusan itu.
"Bisa jadi mereka justeru mengambil keuntungan dengan menumpang pada isu 20-25% atau ada SKENARIO yang disiapkan secara khusus sebagai kejutan stunami politik untuk Presiden Jokowi. Kejutan ini bisa jadi akan menjadi sejarah politik baru, dimana presiden dengan tingkat kepuasan rakyat yang sangat tinggi, tetapi tidak dapat maju periode kedua karna tidak memiliki kendaraan politik," ujar Abi Rekso.
"Bisa jadi mereka justeru mengambil keuntungan dengan menumpang pada isu 20-25% atau ada SKENARIO yang disiapkan secara khusus sebagai kejutan stunami politik untuk Presiden Jokowi. Kejutan ini bisa jadi akan menjadi sejarah politik baru, dimana presiden dengan tingkat kepuasan rakyat yang sangat tinggi, tetapi tidak dapat maju periode kedua karna tidak memiliki kendaraan politik," ujar Abi Rekso.