Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan tertangkapnya Wali Kota Batu Edy Rumpoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tjahjo menilai, kader PDI Perjuangan yang terpilih dua periode itu berhasil dan sosok yang tegas.
"Kepala daerah berhasil, terpilih dua kali, tegas orangnya. Ya apa boleh buat. Mau apalagi, saya juga mengapreasi KPK yang menurut saya sudah cukup alat bukti ya. Kalau OTT kan enggak mungkin enggak cukup alat bukti," kata Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri acara ulang tahun ke-7 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih, Minggu (17/9/2017).
Baca: Besok, KPK Layangkan Panggilan Kedua kepada Setya Novanto
Namun Tjahjo mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai.
Menurutnya, hal ini yang mendasari penerapan program revolusi mental.
"Jadi memang perlu revolusi mental dari semua pihak. Bahwa apapun korupsi itu adalah hal yg harus kita lawan. Bahwa semua kembali kepada diri kita," katanya.
Lebih lanjut Tjahjo berpesan kepada semua kepala daerah atau PNS di jajaran Kemendagri, baik yang mau maju pilkada ataupun yang sedang menjabat untuk lebih berhati-hati.
Baca: Pesta Pernikahan Kahiyang Ayu Gunakan Catering Milik Gibran
"Apapun persaingan calon pilkada cukup banyak-hati, agar jangan terjebak kepada lingkungan yang dekat dengan area rawan korupsi," katanya.
Tjahjo menambahkan, aparat penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan pasti mendapatkan info dari masyarakat luas sampai terjadinya OTT.
"Harus hati-hati dan terjebak bermain pada area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran, belanja barang dan jasa main proyek yang tidak sesuai aturan-mekanisme dan suap. Kuncinya pada diri kita sendiri harus menghindari area rawan korupsi, termasuk saya," kata Tjahjo.
Diberitakan sebelumnya, Walikota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko bersama empat orang diamankan oleh KPK, Sabtu (16/9/2017) kemarin.
Baca: Terpeleset, Mahasiswa UGM Tewas Terjatuh dari Lantai Dua Gedung Kampus
Penyidik juga mengamankan sejumlah uang. Diduga, uang tersebut terkait dengan fee proyek tertentu dari pihak swasta kepada para kepala daerah dan pejabatnya.
Pada Rabu (13/9/2017), KPK menangkap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. Ia ditetapkan tersangka terkait kasus suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.
Pada Selasa (29/8/2017), KPK menangkap Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha. Penangkapan dirinya terkait dugaan suap pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah di Tegal.