Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman pertanyakan sikap pimpinan KKPK yang tidak berkenan hadir di rapat Pansus Angket KPK.
Ia sangat menyayangkan bahwa keputusan KPK tidak hadir di Pansus Hak Angket dilandaskan pendapat para ahli hukum.
"Pendapat KPK menyatakan mayoritas pendapat ahli tidak menghendaki KPK datang, ini bukan masalah pribadi tapi ini urusan lembaga," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Politikus Partai Demokrat itu menyebut, KPK tidak bisa menyebut bahwa pembentukan Pansus Hak Angket tidak demokratis. Menurutnya, jika KPK mempersoalkan dibentuknya Pansus maka silakan dibawa ke ranah yang tepat.
"Kalau ada yang mempersoalkan bawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu membawa ke MKD kalau itu bertentangan dengan kode etik," ujarnya.
"Jangan bilang tidak bisa bisa ikuti Pansus karena dianggap prosesnya tidak demokratis," tegasnya.
Benny pun meminta agar KPK memikirkan ulang pemanggilan Pansus Hak Angket. KPK harus berikan teladan kepada masyarakat bahwa sebagai penegak hukum yang patuh.
"Apakah alasan yang sama oleh KPK bisa digunakan jika ada pihak-pihak yang dipanggil. Untuk yang satu ini coba pikir ulang, datang dan ikuti panggilan Pansus," imbuhnya.(*)