Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan siap dipanggil DPR RI untuk menjelaskan pernyataannya mengenai adanya pemesanan senjata api sebanyak 5.000 buah yang masuk secara ilegal ke dalam negeri dan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikannya usai menjadi pembicara dalam 'Forum Group Discussion' di Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).
Ia juga siap menjelaskan kepada anggota DPR RI untuk menyampaikan hasil pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (26/9/2017) malam.
"Laporan saya kepada Presiden bersifat intelijen dan rahasia, masak saya sampaikan ke publik. Kalau dipanggil DPR RI beda, saya dipanggil secara hukum dan saya sampaikan itu tidak salah," ungkapnya.
Gatot mengatakan bahwa pernyataannya mengenai 5.000 senjata yang seharusnya tidak dipublikasikan itu bukan merupakan informasi intelijen.
"Informasi intelijen kan hanya boleh disampaikan ke atasan saya yaitu Presiden. Tidak boleh ke publik, Menkopolhukam dan Menteri Pertahanan pun tidak," tegasnya.
Baca: 2 Simpatisan ISIS yang Dideportasi dari Turki Ditetapkan Sebagai Tersangka
Sebelumnya anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan akan melakukan rapat kerja untuk mengklarifikasi pernyataan Panglima TNI mengenai impor senjata institusi non-militer.
Sukamta berharap rapat kerja bisa digelar setelah tanggal 5 Oktober 2017.