Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Program Satu Juta Rumah berupaya meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan menilai rata-rata kualitas perumahan bersubsidi.
Tujuannya menjadikan perumahan MBR terbaik sebagai patokan tertinggi penilaian untuk meningkatkan kualitas properti.
Pemberlakuan nilai tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama para bank penyalur subsidi, pengembang dan stakeholder lainnya dan sudah dalam tahapan final.
"Kementerian PUPR sebagai regulator bertanggung jawab memastikan kualitas perumahan bersubsidi karena ada uang rakyat yang digunakan disana," ujar Basuki, di Jakarta, Jumat (29/9/2017).
Menteri Basuki menegaskan bila tidak mematuhi standar kualitas pembangunan rumah bersubsidi yang ditetapkan, Bank penyalur KPR subsidi tidak akan mencairkan dana subsidi dari pemerintah kepada pengembang.
Ditambahkannya program perumahan pemerintah tidak hanya bertujuan tersedianya hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dari penghuninya.
Oleh karenanya, Kementerian PUPR juga memberikan bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) seperti jalan lingkungan, jaringan air minum dan drainase.
"Saya juga harus pastikan aturan ini bisa diimplementasikan, untuk itu dibutuhkan diskusi yang matang dengan melibatkan semua pihak," ujar Menteri Basuki.(*)