News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

HUT TNI

Hendardi: Penyataan Jenderal Gatot Diharapkan Jadi Otokritik TNI

Editor: Ferdinand Waskita
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua SETARA Institute Hendardi menilai HUT ke-72 TNI merupakan momentum untuk memperkuat soliditas, disiplin, dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan nasional yang bertugas menjaga kedaulatan Indonesia.

Hendardi mengingatkan cita-cita reformasi 1998 telah menggariskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara.

Hal itu mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Baca: Wanita Cantik Tewas Tertabrak Kereta, Menangis di Tengah Rel Sampai Bertengkar dengan Orangtua

"Cita diri TNI sebagaimana diamanatkan UU 34/2004 tentang TNI inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan desain TNI reformis," kata Hendardi melalui pesan singkat, Kamis (5/10/2017).

Hendardi lalu mengutip pidato perayaan HUT TNI, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyampaikan pesan tegas bahwa politik TNI adalah politik negara.

Jika ini dipatuhi, kata Hendardi, maka dengan sendirinya elit-elit di tubuh TNI tidak boleh berpolitik praktis kecuali hanya untuk mendukung tujuan negara.

Baca: Jurus Silat Macan Kemayoran Siswa Kelas 6 SD Pukau Jokowi

"Berpolitik praktis tidak melulu harus melalui partai-partai politik, tetapi juga memanfaatkan jabatan di kesatuan-kesatuan TNI untuk mencetak dan memetik benefit atau insentif politik elektoral," kata Hendardi.

Sementara politik negara, menurut Hendardi, garis politik yang ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan untuk mencapai cita-cita nasional dengan mekanisme dan mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional serta ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

"Tidak ada cara lain bagi TNI untuk berpolitik, apalagi model dwifungsi ABRI, kecuali sesuai dengan garis politik negara," kata Hendardi.

Baca: Melihat Warisan Jenderal Besar di Museum Satriamandala

"Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diharapkan menjadi otokritik bagi TNI sekaligus menunjukkan kepatuhan TNI pada supremasi sipil," kata Hendardi.

Hendardi mendorong TNI terus di garis profesional sebagaimana cita diri dalam UU TNI adalah salah satu cara rakyat di republik ini mencintai dan memperkuat TNI.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini