Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menantang pihak yang menuding dirinya melakukan politik praktis untuk membuktikan tudingannya.
Hal itu disampaikan Jenderal Gatot kepada Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi saat mewawancarai Jenderal Gatot Nurmantyo jelang peringatan HUT ke-72 TNI dalam Program Rosi, Jenderal Gatot dan Pusaran Politik di Kompas TV, Kamis (5/10/2017).
"Buktikan kepada saya bahwa saya berpolitik praktis. Dan saya akan mempertanggungjawabkan itu semua," tegas Jenderal Gatot.
Baca: Bahasa Indonesia Diklaim Termasuk Bahasa Modern Melalui Kriteria-kriteria Ini
Ia menegaskan sikapnya yang tidak pernah masuk ke dalam politik praktis.
Menurut Jenderal Gatot, sebagai Panglima TNI, dirinya hanya melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memperingati semua anak bangsa ini agar selalu memiliki kewaspadaan.
Gatot mengaku tidak bisa hanya seorang diri menjaga keutuhan negara, melindungi segenap tumpah darah NKRI.
Tapi harus bersama-sama dengan rakyat semuanya.
"Sejarah menyatakan begitu. Sejarah membuktikan seperti itu," tegasnya.
Baca: Warga Riau Masuk RS Karena Piton, Ini yang Harus Dilakukan Bila Digigit Ular Tak Berbisa
Jelang enam bulan masa pensiunnya tiba, yani pada Maret 2018, Jenderal Gatot mengatakan dirinya tengah fokus untuk mempersiapkan penerusan rantai estafet di TNI.
"Saya berkonsentrasi melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI. Yang saya lakukan bagaiama tongkat estafet ini diberikan kepada generasi penerus saya dengan kondisi solid," ujar Jenderal Gatot.
Selain itu juga agar rantai komando dari bawah ke atas tegak lurus. Pun antar matra bersatu.
"Terpenting TNI dan Rakyat bersatu dan manunggal. Karena kemanunggalan TNI dan Rakyat merupakan sentral kekuatan Indonesia dan TNI" tegasnya.
Jika berpolitik, kata Jenderal Gatot, pasti dirinya akan berpijak kepada satu atau dua dan tiga partai politik yang ada di Indonesia.
Sikap itu, imbuhnya, malah akan membelah.
"Itu tidak boleh terjadi anggota TNI tidak boleh melakukan politik praktis," demikian ia menekankan sikapnya.
Rosi pun balik bertanya mengenai banyak partai politik yang menggadang-gadang Jenderal Gatot sebagai calon alternatif di pilpres 2019.
Menurut Jenderal Gatot, itu adalah hak prerogratif partai politik.
"Itu Hak prerogratif partai-partai. Saya tidak bisa melarang dan menegur," ucapnya.
"Biarkan saja. Tapi saya tetap konsisten, bahwa saya adalah prajurit sejati, tidak boleh berpolitik praktis. Politik saya adalah politik negara," imbuhnya.
Baca: Kenapa Seragam TNI Bercorak Loreng-loreng?
Sebelumya, menjelang HUT ke-72 TNI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merilis laporan terkait profesionalisme militer di tengah pusaran arus politik.
Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri menuturkan, setidaknya Kontras mencatat beberapa pernyataan dan sikap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dinilai kontroversial dan sarat politik meski dibantah sebagai pernyataan yang politis oleh Gatot.
Pernyataan dan sikap Panglima tersebut tidak sesuai dengan Buku Putih Pertahanan.
"TNI harus kembali ke Buku Putih Pertahanan. Pertahanan teritoral harus dijalankan. Seharusnya sikap militer berbasis pengelolaan keamanan tradisional dan non tradisional. Pernyataan Panglima Gatot beberapa kali bertentangan dengan Buku Putih," ujar Puri saat memberikan keterangan di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).
Pada Mei 2016, Gatot mengeluarkan analisis bahwa Indonesia akan masuk pada zona proxy war, dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Kemudian, menjelang HUT ke-71 TNI, Gatot mengusulkan untuk dipulihkannya kembali hak berpolitik aparat TNI.
Gatot juga pernah hadir bersama dengan ribuan pendemo 212 di akhir tahun 2016. Saat itu, Panglima menggunakan peci putih.
"Pembelaannya adalah ia hadir di tengah kerumunan massa untuk menjaga kesatuan NKRI dan kepresidenen Joko Widodo," ucap Puri.
Pada Februari 2017, Gatot sempat bersitegang dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Gatot mengeluh bahwa dirinya tidak mampu mengelola anggaran matra laut, darat dan udara karena adanya Peraturan Menteri Nomor 28/2015.
Dengan adanya peraturan tersebut, kewenangan anggaran pertahanan berada di bawah Menhan.
Mei 2017, Gatot sempat berbeda pendapat dengan Polri soal adanya tuduhan makar di berbagai gelombang demonstrasi kelompok agama yang menguat di akhir tahun 2016.
Penolakan makar disampaikan Gatot sebagai upaya untuk mengajak warga tidak takut dengan situasi politik terkini.