Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com,Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mulai ikut turun tangan di kisruh First Travel.
Sodik Mujahidin dari Komisi VIII DPR RI mencurigai adanya ketidaksesuaian fakta jika status perusahaan PT Anugerah Karya Wisata alias First Travel menjadi pailit.
"Jika ada kepailitan yang direkayasa atau tidak sesuai maka kami akan revisi," ujar Sodik yang menjadi pimpinan rapat dengar pendapat di ruang rapat komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017) .
"Kasus kepailitan ini akan kita periksa kenapa itu terjadi dan tentu harus direvisi ketika fakta kepailitan itu adalah rekayasa," kata Noor.
Wakil ketua komisi VIII DPR RI Noor Achmad mengatakan, banyak jemaah yang sebenarnya menolak perkara First Travel ini diajukan ke pengadilan niaga dan kini statusnya menjadi PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang).
"Betul, banyak yang menolak. Mmaka dari itu, kita minta pihak-pihak terkait PKPU dapat datang. Apa sih skema mereka, pemikiran mereka? Karena jemaah lain menolak. Bisa jadi itu bukan Jemaah First Travel, bisa jadi ada jemaah jadi-jadian. Nanti kita undang," ujar Noor.
Baca: Bersiap Lengser, Djarot Adakan Pesta Perpisahan di Rumah Dinas
Baca: Jokowi Janjikan 1.850 Km Jalan Selesai Dibangun Tahun 2019
Total kerugian seluruh jemaah First Travel mencapai sekitar Rp 848.700.100.000.
Jumlah itu merupakan akumulasi dana milik 72.682 calon jamaah umrah promo yang mendaftar ke First Travel pada bulan Desember 2016 sampai dengan Mei 2017.
Dari Jumlah itu, hanya 14 ribu jemaah yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah.
Sedangkan 58.682 sisanya belum diberangkatkan.