Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto mengakui adanya penurunan indeks demokrasi di tahun 2017. Hal itu tidak lepas dari pelaksanaan pilkada yang di beberapa daerah memprihatinkan.
“Tapi dari sisi partisipasi pemilih meningkat, dari 69,2 persen di tahun 2016, menjadi 74,5 persen di tahun 2017,” kata Menko Polhukam Wiranto dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Negara Hadir Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum, dan Pemajuan Kebudayaan”, yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Forum hasil kerja sama antara KSP dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tersebut dibuka Kepala KSP Teten Masduki dan dipandu Jubir Presiden Johan Budi SP.
Hadir dalam kesempatan itu, antara lain, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri PANRB Asman Abnur, Sekjen Kemenag H Nur Syam, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kasum TNI Laksdya Didit Herdiawan, Wakil Jaksa Agung Bambang Waluyo, Mendagri Tjahjo Kumolo, Sestama BNPT Mayjen TNI R Gautama Wiranegara, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.
Dalam kesempatan itu juga, Wiranto menilai, dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wapres Jusuf Kalla stabilitas politik, hukum dan keamanan, dalam kondisi sangat baik.
Menurut Wiranto, stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pada ujungnya untuk mensejahterakan dan memberi keadilan bagi masyarakat.
“Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas, politik, keamanan, dan hukum. Secara umum, tiga tahun ini, stabilitas cukup baik,” tegas Wiranto.
Sementara itu dalam hal pelaksanaan demokrasi, Wiranto menyatakan, sejak era reformasi Indonesia terus membangun demokrasi.
“Demokrasi kita sedang bergerak. Dan Pemerintah Jokowi-JK ingin menata demokrasi sebaik-baiknya sesuai kaidah yang ada,” katanya.
Bagaimana hasilnya?
“Tingkat demokrasi Indonesia dalam kategori sedang,” kata Wiranto seraya mengakui bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa tempat memprihatinkan.
“Ini mempengaruhi indeks demokrasi kita.”