Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mengaku sudah lama mempermasalahkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas).
Sejak ia masih menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, ia sudah mempermasalahkan aturan tersebut.
"Dari awal kita ingin undang-undang ormas sesuai dengan Undang-Undang Dasar sembilan belas empat lima, terutama pasal dua delapan, saya waktu jadi ketua umum Muhammadiyah, melalkukan 'judicial review' terhadap undang undang itu," ujarnya kepada wartawan di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).
Pasal 28 UUD 1945, berisi " Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Sementara judicial review atau uji materi, yang diajukan Din Syamsuddin, adalah ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca: Donald Trump jadi Presiden, Din Syamsudin: Masalah Baru
UU ormas diubah sebagaian isinya oleh pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017, yang dikenal sebagai perppu ormas.
Melalui Perppu tersebut, pemerintah antara lain menyederhanakan mekanisme pembubaran ormas.
Di UU ormas, mekanisme pembubaran diawali dengan tiga kali surat peringatan, oleh kementerian terkait.
Setelahnya kementerian terkait meminta rekomendasi pembuubaran romas dari Mahkamah Agung (MA). Dengan modal rekomendasi tersebut, kementerian terkait meminta Kejaksaan untuk mendaftarkan gugatan ke pengadilan setempat.
Keabsahan ormas bisa dicabut setelah ada putusan dari pengadilan.
Baca: Perppu Ormas Disetujui, Fahri Hamzah Minta Hati-hati
Namun melalui perppu ormas, pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa mekanisme tersebut, bahkan tanpa melalui proses pengadilan. Saat ini perppu itu sudah disetujui mayoritas fraksi di DPR, untuk segera dijadikan UU.
Din Syamsuddin, menyayangkan hal itu.
"Kalau sekarang nasi sudah jadi bubur, tapi kalau ada ormas yang mau menggugat lagi, itu hak mereka," katanya.