Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengkritik pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang meminta agar partainya keluar dari koalisi pemerintah karena akan menjadi beban sejarah.
Menurutnya, lantaran sudah menyatakan mendukung pemerintah, maka alasan keluar jangan sampai dimanipulatif.
Baca: Kurang Data Pemprov DKI Jakarta Batal Umumkan Finalisasi Kawasan Tanah Abang
"Harus diluruskan. Isunya kan soal pelanggaran etika, yang harus dibahas kan tindakan pelanggarannya bukan subyek pembuat kontrak yaitu pemerintah yang dalam ini justru korban," kata Eva saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/11/2017).
Eva menjelaskan, jika PAN sepakat masuk sistem kabinet, artinya secara penuh mendukung pemerintah.
Baca: Penghina Jokowi dan Ayu Ting Ting Ditangkap Karena Sebar Nomor Handphone dan Ajak Kencan
"Kontraknya, Setuju masuk ke sistem kabinet itu ya artinya mendukung pemerintah. Termasuk bertindak tidak oposan di parlemen, itu SOP. Jadi jangan lempar bom lalu memaki korban, ini nggak fair dong," katanya.
Dirinya mengibaratkan jika sekelompok orang sepakat bekerja gotong royong membangun sebuah rumah, tugasnya jangan membuat atap malah bocor.
Baca: Becak Untuk Jemput Tamu Pernikahan Putri Jokowi Dicuci Hingga Ganti Suku Cadang
"Tapi sebetulnya yang menyeret PAN oposan kan Pak Amin Rais, dengan sikapnya yang permanen oposan sehingga bikin sulit teman-teman fraksi dan bahkan partai," katanya.
Lebih lanjut Eva meminta supaya Amien Rais memahami SOP, etika parpol pendukung bisa menjadi kondusif bagi kader PAN di parlemen
"Jadi jika Pak Amien Rais paham SOP, etika sebagi partai pendukung kok situasi jadi kondusif bagi teman-teman PAN di parlemen. Bagaimana pun, beliau kan pendiri PAN, sikapnya jadi barometer. Seandainya Pak Amin tenang, jadi guru bangsa seperti jaman Ketua MPR maka politik jadi sejuk sih," kata Eva.
Baca: KPU Minta Pembacaan Jawaban Atas Pokok Laporan Parpol Dilaksanakan Senin Pekan Depan
Diberitakan sebelumnya, Amien menilai bahwa PAN sebaiknya berada di luar pemerintah.
Menurutnya, jika PAN mendukung pemerintah yang mendukung proyek pembangunan reklamasi, maka ikut berdosa.
"Ikut memikul dosa rezim ini yang menjadi pelaksana reklamasi dan tidak berpikir untuk kepentingan bangsa tapi pengembang," kata Amien Rais.
Jika tidak keluar dari koalisi pemerintah Jokowi-JK, kata dia, PAN akan dicap sebagai partai politik pendukung negara yang tidak melayani masyarakat.
"Kalau tidak keluar, PAN akan dikenal sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, tapi ujung-ujungnya pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang, bukan rakyat," kata Amien Rais.