Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain mengatakan internal partai berlambang pohon beringin sudah melakukan kajian.
Hal ini terkait siapa figur yang cocok menggantikan Setya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar lewat Munaslub.
Baca: Jonru Dilimpahkan Kepada Kejaksaan, Pelapor: Ikuti Saja Seperti Air Mengalir
Menurut Happy Bone, dari sekian banyak kader hanya sosok dan figur Airlangga Hartarto yang layak menjadi ketua umum menggantikan Novanto.
"Nah, dari semua kader-kader Golkar yang kita seleksi untuk bisa menyelamatkan Golkar secara cepat dan tepat, ini hanya Airlangga Hartarto," kata Bone saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Baca: Ibas Tak Ingin DPR Ikut Terseret Kasus Setya Novanto
Dirinya menilai, kapasitas, kapabilitas dan integritas Menteri Perindustrian (Menperin) Presiden Jokowi ini, tidak perlu diragukan untuk menyelamatkan Golkar yang saat ini sedang terpuruk.
"Dia adalah sosok yang kami anggap paling tepat untuk menjadi ketua umum jika kita ingin menyelamatkan Golkar ke depan," katanya.
Baca: Begini Jawaban KPK Soal Pemblokiran Rekening Setya Novanto
Bone mengibaratkan Golkar adalah sebuah kapal yang nyaris karam karena nakhodanya bermasalah.
Untuk itu sang nakhoda penggantinya harus berhasil.
"Ibaratnya kapal besar, Golkar ini sekarang yang bermasalah nahkodanya. Kalau nahkoda yang bermasalah tentu kapalnya tenggelam. Makanya harus ada yang memimpin kapal tersebut agar tidak tenggelam," kata Bone.
Baca: Fadli Zon Minta Presiden Jokowi Tak Dadakan Ganti Panglima TNI
Lebih lanjut Bone juga mengingatkan Golkar sebagai partai pengusung utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres 2019 mendatang.
Dengan alasan itu, elektabilitas Golkar harus ditingkatkan.
"Elektabilitas Golkar enggak boleh di bawah tapi harus naik," katanya.
Baca: Berkas Lengkap, Jonru Ginting Diserahkan Polisi Kepada Kejaksaan
Namun demikian, untuk maju sebagai calon ketua umum, Airlangga harus lebih dulu mendapat restu Presiden Jokowi.
"Ini prosedural yang ada di kabinet. Seperti Khofifah yang meminta izin ke Presiden juga kan," kata Bone.