Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak keluarnya putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, praktis peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak hanya diikuti calon gubernur/bupati/wali kota dari partai politik saja, melainkan diikuti juga perseorangan.
Namun, peserta Pilkada yang berasal dari perseorangan dari setiap pelaksanaan pesta demokrasi itu semakin ke sini kian menurun.
Baca: Khofifah Tak Bahas Soal Dirinya Maju Jadi Calon Gubernur Jawa Timur Saat Bertemu Jokowi
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, untuk calon perseorangan atau independen yang telah mendaftar dari tingkat provinsi dalam Pilkada serentak 2018 hanya ada delapan pasangan calon.
"Pendaftar calon perseorangan untuk Pilkada serentak 2018 di tingkat provinsi sampai dengan waktu penutupan kemarin ada delapan (paslon). Dan berkas yang diterima oleh KPU hanya tiga provinsi saja," kata Titi di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Baca: Khofifah Bergadang Pastikan Bantuan Untuk Korban Bencana Tersalurkan
Titi menuturkan, tiga pasangan calon perseorangan yang berkasnya telah diterima KPU adalah Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.
"Sisanya seperti calon dari Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT dinyatakan tidak memenuhi syarat," tuturnya.
Titi menduga, minimnya calon perseorangan yang mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada serentak tak lepas karena syarat yang diajukan KPU.
Baca: Jenazah Bondan Winarno Tiba di Rumah Duka, Begini Suasananya
Menurutnya, seorang pasangan calon yang hendak mendaftar sebagai calon perseorangan hendaknya mampu menunjukkan syarat minimal dukungan dengan bukti pengumpulan KTP.
"Syarat dukungan ini disesuaikan dengan jumlah penduduk di provinsi atau kabupaten/kota dengan besaran presentas yang berbeda-beda," katanya.