Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Forum Kompas 100 CEO di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Kamis (29/11/2017).
Forum diskusi yang diselenggarakan oleh Harian Kompas dan PLN ini dihadiri oleh para pemimpin dunia usaha atau CEO dan pejabat Negara. Pada kesempatan ini tema yang diangkat adalah “Kebijakan Ekonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas”
Dalam pidato pembukaannya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia telah mengalami bayak pencapaian dan kemajuan di bidang ekonomi. Beliau memberi contoh pengakuan dunia internasional terhadap perbaikan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui status layak investasi yang diberikan oleh tiga lembaga rating internasional.
“Ini pertama kali sejak 1997, pertama kali dalam 20 tahun Indonesia diberikan status layak investasi oleh tiga lembaga rating, yaitu Standard and Poor’s, Moody’s, dan Fitsh Rating’s,” ungkap Presiden Jokowi.
Yang kedua, Presiden Jokowi merujuk pada peringkat kemudahan usaha yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Indonesia mengalami pelonjakan peringkat yang cukup tinggi sejak 2016 lalu.
“Untuk 2017, meningkat dari (peringkat) 106 menjadi 91, dan yang terbaru 2018 menjadi peringkat yang ke-72. Artinya, 2 tahun, lompatan kita naik 34 posisinya. Ini sebuah lompatan yang sangat cepat. Ini bukan kata saya, tapi kata World Bank,” ungkap Presiden.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tentunya tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh para stakeholder Negara, salah satunya adalah para pelaku usaha. Makanya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan para pelaku usaha sangat dibutuhkan agar dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, demi kemakmuran bersama. Di sinilah tergambar fungsi dan tujuan dari Forum Kompas 100 CEO ini.
CEO Kompas Gramedia Group, Liliek Oetama menyampaikan, ini merupakan kegiatan yang mempertemukan antara pemerintah selaku pengambil kebijakan dan regulator dengan para pelaku bisnis. Melalui kegiatan ini pula diharapkan pemerintah dan para pelaku usaha dapat saling bertukar aspirasi dan berdiskusi bersama.
"Kami berharap pemerintah dapat mendengar langsung masukan dari pelaku usaha. Sebaliknya pelaku usaha bisa mengetahui kinerja pemerintah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi," ujar Liliek.