Reuni Akbar 212 Dinilai Sebagai Ajang Meningkatkan Nilai Tawar Para Elite Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua SETARA Institute, Hendardi menilai bahwa gerakan 212 yang akan mengadakan acara reuni, Sabtu (2/12/2017) besok merupakan gerakan politik.

Ia menilai aksi 212 secara gamblang menggambarkan bagaimana sejumlah elit Islam terlibat didalamnya.

"Perayaan 1 tahun aksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elite Islam politik pada 2016 lalu adalah gerakan politik," kata Hendardi melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Jumat (1/12/2017).

Menurut dia, sebagai sebuah gerakan politik maka kontinuitas gerakan tersebut akan menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik formal kenegaraan.

Baca: Mengapa Indonesia Memilih Minggu Sebagai Hari Libur? Ternyata Begini Sejarahnya

Selain itu, menurut Hendardi, acara reuni 212 merupakan bentuk bagaimana para elite Islam ingin menguasai ruang publik guna menaikan daya tawar.

"Menguasai ruang publik (public space) adalah target para elit 212 untuk terus menaikkan daya tawar politik dengan para pemburu kekuasaan atau dengan kelompok politik yang sedang memerintah," katanya.

Ia juga menyesalkan acara reuni 212 menggunakan pranata dan instrumen agama islama, dimana banyak tokoh-tokoh Islam mainstream justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia.

"Apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama. Juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya," jelasnya.

Hendardi pun melihat bahwa gerakan politik ini akan kehilangan dukungan ketika warga menjauhi politisasi agama.

Gerakan ini, lanjutnya, juga akan makin melemah ketika masyarakat sadar hal ini membahayakan kebinekaan yang ada di Indonesia.

"Warga juga telah menyadari bahwa gerakan semacam ini membahayakan kohesi sosial bangsa yang majemuk. Jadi, kecuali untuk kepentingan elite 212, maka gerakan ini sebenarnya tidak relevan menjawab tantangan kebangsaan dan kenegaraan kita," katanya.