Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPD tingkat II Partai Golkar merasa bingung terhadap dinamika yang terjadi di DPP partai berlambang pohon beringin itu. Hal ini menimbulkan keresahan bagi pengurus dan kader di daerah.
Wakil Ketua DPD tingkat II Partai Golkar Jakarta Timur, Jhonson Silitonga, menilai ada pernyataan elite yang membias dari keputusan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November 2017.
"Pengurus-pengurus di daerah khususnya DPD II kabupaten/kota sebagian besar menginginkan soliditas partai dan integritas pengurus terjaga dalam perilaku taat azas. Situasi saat ini jauh dari yang disepakati bersama," tutur Jhonson, Minggu (3/12/2017).
Rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November 2017 memutuskan menerima Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (PLt) Ketua Umum. Adapun nasib Setya sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menunggu hasil sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Namun, belakangan berembus kabar akan digelar Munaslub Partai Golkar untuk mengganti posisi ketua umum tanpa menunggu keputusan dari sidang praperadilan.
Untuk itu, dia akan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Plt Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, pada pekan depan.
Rekomendasi pertama, dia meminta DPD Partai Golkar membentuk tim investigasi atas situasi dan kondisi perilaku mengenai wacana tentang desakan munaslub tidak sesuai hasil rapat pleno.
Setelah dibentuk tim investigasi, dia meminta tim mencaritahu dan mengumpulkan fakta apakah betul ada permintaan secara resmi melalui mekanisme dari DPD I mengenai rencana menggelar Munaslub.
"Kami harap DPP Partai Golkar menerbitkan surat teguran I, II, dan III sesuai apa yang telah mereka lakukan. Menyatakan pendapat bertentangan dengan rapat pleno," kata dia.
Baca: Empat Pemain Baru Ini Resmi Gabung Madura United Musim Depan, Ada Kiper Timnas dan Eks Bek Timnas
Di kesempatan itu, dia memanjatkan doa kepada Allah SWT supaya Ketua Umum Setya Novanto bisa terbebas dari segala tuduhan dan diterima pra peradilan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Upaya menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mendapatkan pertentangan dari sejumlah kader berlambang pohon beringin tersebut.
Pada Minggu (3/12/2017), kader Partai Golkar yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Persatuan Loyalitas Golongan Karya (PLG) menyatakan sikap menolak menggelar Munaslub Partai Golkar.
Di kesempatan itu, turut hadir perwakilan dari organisasi sayap Partai Golkar. Diantaranya yaitu Johnson Silitonga dari Soksi Budi Herianto dari Kosgoro 57, serta Roger Melles dan Sam Tomagola dari Loyalis dan Kader Partai Golkar.