Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto tidak memiliki kekuatan hukum.
Menurut Ray Rangkuti, DPR tidak dapat dengan sendirinya memproses pelimpahan kewenangan itu jika sifatnya individual.
Baca: Setya Novanto Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR, IPR: Golkar Bukan Toko Kelontong
"Karena, tentu saja, DPR tak mengenal pergantian kekuasaan dari satu orang ke orang lain dengan cara yang bersifat individual dan bersifat pelimpahan," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Mimggu (10/12/2017).
Dia tegaskan, DPR hanya dapat memporsesnya jika hal itu merupakan keputusan partai Golkar.
Baca: Wasekjen Golkar: Keputusan Setya Novanto Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR Langgar AD/ART
Masalahnya sampai saat ini, kata dia, Setya Novanto masih menjabat sebagai ketua umum yang kewenangan hariannya diserahkan kepada Plt Idrus Marham.
Jika dalam aturan AD/ART Golkar menyebut bahwa Ketua Umum non aktif masih dapat memberi rekomendasi, maka rekomendasi itu tentu bisa berlaku.
Baca: Ade Komaruddin Nilai Airlangga Tepat Pimpin Golkar Karena Dekat dengan Jokowi
"Dalam artian itu, Azis dianggap wakil resmi fraksi Golkar di kursi pimpinan DPR," jelasnya.
Namun jika tidak, tegas dia, tentu saja DPR dapat mengabaikannya.
Karena itu, dia menilai, persoalan penunjukan Aziz oleh Setya Novanto merupakan masalah internal partai Golkar.
Hanya ada satu cara untuk menutup kemungkinan Setya Novanto memberi keputusan atas Azis untuk menjadi pimpinan DPR dari fraksi Golkar.
Baca: Kader Golkar Tidak Setuju Jika Aziz Syamsuddin Ditunjuk Setya Novanto Jadi Ketua DPR
Yakni segera menggelar Munaslub dan menetapkan ketua umum baru.
"Jika situasinya masih seperti sekarang, maka potensi Setnov akan terus dapat memberi arah dan kebijakan Golkar," ucapnya.
Sebelumnya Kordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar, Airlangga Hartarto menilai sewajarnya Penunjukan Ketua DPR pengganti Setya Novanto dilakukan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto dikabarkan telah mengundurkan diri dan menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya.
"Tentu wajarnya itu sesudah munas luar biasa, karna kalau itu masuk di agenda yang tiba tiba ini kan tentu tidak sesuai juga dengan mekanisme yang biasa berlaku di DPR," ujar Airlangga di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Minggu, (10/12/2017).
Menurut Airlangga, DPR merupakan lembaga tinggi negara yang harus dihormati. Oleh karenanya keputusan menyangkut DPR harus sematang mungkin dan tidak dadakan.
"Bahwa wibawa daripada kelembagaan ini jangan dikooptasi oleh keputusan yang sifatnya dadakan," katanya.
Adapun mekanisme pergantian ketua DPR yakni Pimpinanan DPR harus menyampaikan surat pergantian tersebut kepada badan musyawarah (Bamus).
Nantinya Bamus kemudian merapatkan surat pergantian tersebut.
" Ya kita liat apakah DPR besok mengagendakan mengenai hal tersebut. Jadi saya masih percaya dengan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi dpr bisa melihat secara jernih," jelasnya.