Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –- Sejumlah nama calon Ketua DPR pengganti Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar bermunculan.
Direktur SPIN (Survei dan Polling Indonesia), Igor Dirgantara menilai kedekatan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita dengan pemerintah akan membuat situasi politik stabil di tahun politik 2018 dan 2019.
Nama Agus Gumiwang disebut-sebut bakal menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto, kemudian ada juga nama yang kuat pesaing Agus Gumiwang yaitu Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar.
Menurutnya, ada tiga indikator pemilihan Ketua DPR supaya situasi politik tidak gaduh dan parlemen sinkron dengan pemerintah pada tahun 2018 serta 2019, pertama harus dilihat dari sisi integritas, kemampuan atau kompetensi dan akseptabilitas atau tidak menimbulkan resistensi.
"Jadi pertama integritas, kompetensi dan akseptabilitas. Tiga itu syarat yang saya usulkan untuk calon Ketua DPR," kata Igor saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Igor menambahkan, indikator pertama itu sesuai dengan tagline Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yaitu bersih dan berintegritas, sehingga kadernya yang dicalonkan sebagai pengganti Novanto harus bersih dan integritas.
"Jadi calonnya itu harus berintegritas dan bersih, integritas bisa dilihat dari PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) dalam AD/ART Golkar, tidak punya masalah hukum dan anti Pansus KPK," katanya.
Lebih lanjut Igor menjelaskan indikator kedua itu kompetensi atau kompetensi, ini dikehendaki oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Bukan hanya itu, pengalaman calon Ketua DPR pernah menjabat ketua komisi di DPR atau alat kelengkapan dewan (AKD).
"Ketiga, saya rasa tidak menimbulkan resistensi di DPR, fraksi-fraksi di DPR dan juga internal Golkar bahkan publik. Kita tahu Ketua Umum Golkar merangkap ya Setya novanto, poin ketiga ini disebut akseptabilitas," katanya.
Untuk itu Igor menilai komunikasi Agus Gumiwang bagus terhadap senior Golkar termasuk Jusuf Kalla, makanya indikator akseptabilitas itu tidak menimbulkan resistensi baik internal Golkar, fraksi lain di DPR dan masyarakat.
"Semua senior Golkar prihatin kasus Novanto yang menurunkan elektabilitas, makanya perlu struktur yang diakomodir untuk memenangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," katanya.