Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rapat gabungan Pilkada di DPR RI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta agar aparat penegak hukum menghentikan penyelidikan dan penyidikan terhadap para calon Kepala daerah yang bertarung di Pilkada Serentak 2018. Penghentian tersebut diusulkan dimuali sejak penetapan calon hingga Pilkada selesai.
"Ketika tanggal 12 Februari 2018 para pasangan calon sudah ditetapkan oleh KPUD maka proses hukum yang bersangkutan baik sebagai saksi maupun tersangka sebaiknya ditunda sampai dengan pilkada selesai," ujar Tito dalam rapat, Kamis, (11/1/2018).
Baca: UPT Monas Mulai Bongkar Pagar Pembatas Jalur Pejalan Kaki dan Rumput
Usulan penundaan penyidikan dan penyelidikan tersebut menurut Tito untuk menghargai proses demokrasi dalam Pilkada. Dengan penundaan penyidikan dan penyelidikan maka tingkat keterpilihan calon tidak terganggu.
Meskipun demikian, penundaan pengusutan dugaan pelanggaran hukum calon kepala daerah tidak berlaku apabila, calon tersebut terjaring opersi tangkap tangan.
Baca: La Nyalla Mengaku Dimaki-maki dan Dimintai Prabowo Rp 40 M, Fadli Zon: Mungkin Salah Paham
"Kecuali OTT, jadi tindakan korupsi dan lain-lain tertangkap tangan itu dikecualikan," katanya.
Pilkada sendiri akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Para pasangan calon akan berkampanye mulai dari 15 Februari hingga 26 Juni 2018. Dalam Pilkada serentak di 171 daerah ini, diikuti setidaknya 57 pasangan calon gubernur-wakil gubernur, 374 pasangan calon bupati-wakil bupati, dan 139 pasangan calon walikota dan wakil walikota.