Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Kok Bu Susi (Menteri KKP) boleh tenggelamkan kapal, kok saya ga boleh nyuntik orang, kan saya dokter," ujar Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Jumat (12/1/2018).
Di atas merupakan sepenggal keinginan Menkes Nila yang ia sampaikan langsung dihadapan Deputi II Kantor Staf Presiden bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Startegis, Yanuar Nugroho.
Ia pun berharap Pemerintah terus mendorong kerja sama yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam penyediaan buku imunisasi lengkap.
"Kami sudah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tolong dong ada buku imunisasi dan setiap mau masuk sekolah ditanya, lengkap ga (imunisasinya). Saya minta bener nih pak Januar kalau bisa, ini (buku imunisasi lengkap) bisa diberlakukan," pinta Nila kembali.
Bagaimana pun menurut Nila, kerugian negara jauh lebih banyak saat langkah-langkah pencegahan berbagai penyakit endemis, kurang dipersiapkan matang.
"Yang rugi banyak sekali loh. Jadi artinya kerugian negara, kalau yang meninggal anak, kalau yang meninggal bapaknya, tentu yang cari uang hanya bapaknya lagi. Jadi kita betul-betul menyelesaikan masalah ini," lanjut Nila.
Diketahui sebelummya, sepanjang tahun 2017 di Indonesia ditemukan sebanyak 954 kasus Difteri dengan jumlah kematian mencapai 44 kasus atau sekitar 4,61 persen.
Difteri merupakan penyakit menular yang endemis, dapat dicegah dengan imunisasi.
Penyakit ini disebabkan Kuman Corynebacterium Diptheriae, dengan gejala klinis demam suhu lebih kurang 38 derajat celcius, terdapat selaput putih keabu-abuan tak mudah lepas di tenggorokan, sakit saat menelan.
Diketahui pula, Pemerintah Indonesia kini tengah gencar melakukan program Outbreak Response Immunisastion (ORI) di beberapa provinsi di Indonesia.
Pada bulan Desember 2017 lalu, pemberian ORI oleh Kemenkes RI dilakukan di 3 provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat dengan sebaran di 85 kota maupun kabupaten.
Sedangkan pada Januari ini akan diperluas pada 8 provinsi, seperti Lampung, Sumbar, Sulsel, dan Aceh, dengan sebaran 73 kota maupun kabupaten.