Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy mengatakan bahwa PPP meminta pemerintah mengevaluasi kembali rencana kebijakan impor beras yang diumumkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, pada Kamis (11/1/2018).
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Rommy itu usai menghadiri pagelaran teater kebangsaan Satyam Eva Jayate di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).
"Tentu kami dari Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada pemerintah untuk mencoba mengevaluasi kembali apakah memang kebijakan itu sudah pada posisi yang diperlukan atau tidak," kata Rommy.
Menurutnya, impor beras semestinya tidak dilakukan pada posisi di mana sebentar lagi akan ada panen.
Baca: Rencana Impor Beras Indonesia Picu Kenaikan Harga Beras di Thailand dan Vietnam
Ia menilai bahwa biasanya negoisasi mengenai rencana impor itu dilakukan pada bulan November.
Sehingga pada bulan Desember beras tersebut sudah masuk, pada bulan Januari bisa dilakukan stabilisasi dan hal tersebut sudah tidak lagi ketika mengganggu ketika masa panen sudah masuk di Jawa Tengah pada pertengahan Februari.
Menurutnya, semestinya kebijakan impor beras tersebut dilakukan pada masa paceklik dan impor beras selalu dilakukan dalam rangka menyeimbangkan harga jual dan harga beli hari ini.
"Saya pada periode yang lalu kebetulan adalah ketua komisi pertanian, jadi semestinya dilakukan impor beras itu pada masa paceklik," kata Rommy.
Rommy menegaskan kembali bahwa PPP kuatir waktu masuknya impor beras tersebut akan bertabrakan dengan masa panen dan akan menekan harga di tingkat petani.
"Bagi Partai Persatuan Pembangunan kalo hari ini kita baru melakukan negosiasi dan importasi dan masuknya beras impor itu baru pada bulan Februari nantinya kuatir akan bertabrakan dengan masa panen. Dan itu akan menekan harga di tingkat petani. Saya kira, kita harus menelaah dan mengevaluasi kembali," kata Rommy.