Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat membantah pernyataan Firman Jaya bahwa SBY terlibat mengatur proyek E-KTP dari kediamannya di Cikeas, Jawa Barat.
Menurut Wasekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden ke-6 RI tidak mempunyai pikiran untuk mengatur - atur proyek karena lebih menghabiskan banyak waktu untuk masyarakat dan negara.
Baca: KPK Masih Pelajari Berkas Praperadilan Fredrich Yunadi
"Itu fitnah, tidak pernah pak SBY mengatur proyek, beliau lebih penting memikirkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Tunjukan buktinya, " ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Jumat (26/1/2018).
Riefky menjelaskan e-KTP merupakan program rakyat untuk kepentingan Pemilu.
Menurutnya, jikapun ada yang menyalahgunakan program E-KTP, itu demi keuntungan kepentingan pribadi.
Ia menilai tidaklah adil jika kasus hukum yang terjadi ujung-ujungnya untuk menyeret kepala negara.
Baca: Menag : Tokoh Agama Harus Dekati LGBT, Bukan Dijauhi
"Janganlah sebentar-bentar menyeret-nyeret kepala negara seperti Ibu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi kedalam kasus hukum. Ini jelas merupakan oknum yang menyalahgunakan program rakyat demi keuntungan pribadi. Mari kita serahkan kasus ini kepada aparat hukum khususnya KPK untuk membuka secara terang-benderang kasus e-KTP ini," ucap Riefky.
Riefky percaya para kepala negara mempunyai niat baik untuk memperbaiki sistem demokrasi di republik ini pasca reformasi yang dimulai era Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan kini Jokowi.