Jaksa Agung Sebaiknya Menempatkan Orang yang tak Memiliki Ikatan Emosional dengan Kandidat Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hajatan Pilkada serentak 2018 juga menjadi perhatian Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dalam memberikan proyeksi pada Kejaksaan Agung.

Komisioner KKRI, Ferdinan Andi T Lolo mengatakan tugas menjaga stabilitas di daerah juga merupakan tanggung jawab Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.

Sehingga pihaknya menyarankan jika ada rotasi sebaiknya Kejaksaan Agung memperhatikan netralitas jaksa yang ditempatkan di suatu daerah.

"Banyak yang sudah kami sarankan kepada Kejaksaan Agung mengenai Pilkada serentak 2018, bahwa sebaiknya Jaksa Agung menempatkan orang-orang yang tidak memiliki ikatan sosial, ekonomi, dan ikatan emosional dengan salah satu kandidat calon kepala daerah jika di daerah itu akan dilaksanakan Pilkada, terutama posisi strategis Kajati dan Kajari," kata Ferdinan.

Baca: Polisi Kaget Pergoki Dua Pria di Dalam Kamar Kondisinya Setelah Telanjang

"Karena kalau ada ikatan ekonomi, sosial, dan emosional maka kemungkinan besar jaksa untuk memihak salah satu pihak semakin besar," ujarnya saat ditemui di Kantor KKRI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2018).

Andi Lolo mengungkapkan Kejaksaan bisa masuk ke dalam pusaran politik Pilkada dengan kemungkinan adanya isu-isu hukum pidana dimainkan untuk menjatuhkan pesaing di Pilkada.

Ia mengambil contoh kasus-kasus yang tidak ada hubungannya dengan Pilkada dihembuskan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan elektabilitas peserta Pilkada Jakarta 2017.

Baca: Saya Tungguin Istri, Kalau Capek Saya Tidur di Hotel Tempat Istri Tidur dengan Pria Lain

"Kami juga memberi usulan agar Jaksa Agung menginstruksikan kepada anak buahnya di seluruh Indonesia agar menjaga netralitas terutama Kajari dan Kajati yang memegang posisi strategis," ujar dia.

"Kami juga mengusulkan peningkatan pengawasan dan intelijen di daerah diperkuat untuk mengawasi jaksa-jaksa yang bertugas di sana. Karena dengan adanya Pilkada potensi jaksa menyalahgunakan wewenangnya juga makin tinggi," ungkapnya.