Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan partainya selalu menyampaikan imbauan kepada para kader yang hendak maju dalam Pilkada serentak dalam tahun politik ini.
Imbauan tersebut disampaikan jauh sebelum adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah gencar menyasar para kepala daerah yang terindikasi terlibat kasus tindak pidana korupsi.
"Secara imbauan, baik secara formal maupun informal, Dewan Pimpinan Pusat partai sudah memberikan dan menyampaikan kepada seluruh kader partai yang maju di dalam Pilkada," ujar Aziz, saat ditemui di Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2018).
Aziz menuturkan, ada tiga imbauan yang dilakukan partainya demi menghindari tersandungnya para kader yang hendak maju dalam Pilkada.
Imbauan pertama disampaikan pada tahap penyeleksian para bakal calon kepala daerah.
Kemudian imbauan lainnya dilakukan pada saat kader yang dicalonkan tersebut menyerahkan Surat Keputusan (SK) serta dalam sejumlah pertemuan internal Golkar.
"Yang pertama itu saya ingat (imbauannya) pada saat seleksi, yang kedua pada saat penyerahan SK, yang ketiga dalam beberapa pertemuan-pertemuan," kata Aziz.
Lebih lanjut Ketua Banggar DPR itu menyebutkan bahwa imbauan tidak hanya dilakukan pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) saja.
Namun juga hingga level Dewan Perwakilan Daerah (DPD) provinsi dan kabupaten kota.
"Baik di DPP maupun di DPD-DPD provinsi, maupun juga DPD-DPD kabupaten kota yang dikunjungi," jelas Aziz.
Sebelumnya, kader Golkar kembali terseret dalam kasus tindak pidana korupsi.
Hal tersebut dibuktikan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap delapan orang di Subang, satu diantaranya ternyata merupakan sang Bupati, Imas Aryumningsih.
Kasus yang diduga melibatkan Imas itu disinyalir terkait masalah kewenangan perizinan. Dalam OTT tersebut, komisi anti rasuah itu mengamankan alat bukti uang ratusan juta rupiah.
Uang tersebut diduga sebagai bukti transaksi suap mengacu pada pemberian isin oleh kepala daerah. Awal dugaan, ada pembahasan mengenai uang senilai miliaran rupiah.