Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sektor penciptaan lapangan kerja telah sesuai jalurnya atau on the track.
Misbakhun yang ditemui di kantor Indef, Pejaten, Jakata Selatan ini menyebutkan Pemerintahan Jokowi dan JK menjalankan pertumbuhan ekonomi yang diwarisi dari SBY-Boediono.
Baca: Jaga Netralitas, Polri Larang Anggotanya Pinjam Fasilitas Selama Kampanye Pilkada
Ujar Misbahkun, saat itu pertumbuhan ekonomi masa SBY-Boediono sedang menurun, ekonomi Indonesia ditopang oleh pertumbuhan China yang masih double digit.
"Pak Jokowi masuk, dia hadapi transisi kekuasaan," kata Misbakhun, Selasa (20/2/2018).
Sehingga, Jokowi di awal pemerintahan harus melakukan pembenahan, seperti mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi dana produktif untuk pembangunan.
Bertambahnya ruang fiskal di APBN akibat kebijakan pengalihan subsidi BBM itu membuat harga BBM disesuaikan dan ini membuat penurunan ekonomi, sama seperti di awal pemerintahan SBY-JK yang menaikkan harga BBM.
"Bedanya, Pak Jokowi membangun sebuah ruang fiskal yang jadi longgar. Subsidi dialihkan menjadi pembangunan infrastruktur," ucapnya.
Dia mengatakan di era Jokowi-Jk ini penciptaan lapangan kerja pada sektor perkebunan, galian dan tambang, serta pertanian nasional memang terjadi kelesuan.
"Harus diingat bahwa kuatnya sektor tambang di era SBY juga diimbangi tingginya non-performing loan di perbankan pada saat itu. Jadi harus seimbang melihatnya," kata Misbakhun.
"Saya yakin di periode kedua pemerintahan, Jokowi juga akan lebih tinggi dibanding SBY," tegas Misbakhun.
Meski demikian, Misbahkun menyakini Pemerintahan Jokowi sudah berada pada track yang benar.
"Ketika sektor global tak menarik bagi pembangunan ekonomi, maka yang digenjot adalah sektor ekonomi domestik," ujarnya.
Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis hasil kinerja Pemerintahan Jokowi dan JK dalam penciptaan lapangan kerja.
Ekonom Senior INDEF Dradjad H. Wibowo mengatakan kinerja pencipataan lapangan kerja di era Jokowi JK belum maksimal dan masih lebih rendah dibanding pemerintah sebelumnya.
Survei ini, ujar Dradjad, merupakan survei pada 3 tahun era pemerintahan awal Jokowi-JK (2015-2017), SBY-Boediono (2010-2012), dan SBY-JK (2005-2007).
"3 tahun (awal) Jokowi dan JK yakni 2015-2017 tercipta 2,1 juta penciptaan lapangan kerja. Sedangkan di era SBY-Boediono (2010-2012) ada sekitar 2,8 juta dan lebih bagus (Jkw dan JK) bila dibanding era SBY-JK awal (2005-2007) yaitu 1,67 juta," lanjut Dradjad, Selasa (20/2/2018).