Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendidikan vokasi seringkali terlupakan dan kurang mendapatkan perhatian. Padahal lulusan pendidikan vokasi memiliki skill dan keterampilan yang memadai di bidang tertentu.
Hal ini bisa menjadi nilai jual bagi para lulusannya. Dengan dukungan dari sektor industri, para lulusan pendidikan vokasi bisa menjadi pekerja terampil yang siap terjun di industri yang sesuai dengan keahliannya.
Baca: Video Hambur-hambur Duit Viral, Kekayaan Bu Dendy Dipertanyakan, Netizen Temukan Kejanggalan Ini
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, pemerintah sudah melakukan peningkatan terkait akses lulusan pendidikan vokasi ke dunia kerja melalui MoU antarlima kementerian (Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Penididikan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN).
Namun hal ini masih perlu dukungan dari sektor industri sebagai user dan penyedia lapangan kerja.
Imelda mengatakan, agar pendidikan vokasi dapat disalurkan pada sektor tertentu, diperlukan akses terhadap indsutri. Hal ini pun sebenarnya sudah diusahakan oleh pemerintah melalui MoU antara lima kementrian. Lalu perlu adanya revisi dari para perusahaan, terutama dalam menentukan syarat bagi para pencari kerja.
"Selama ini banyak sekali para lulusan pendidikan vokasi yang mengalami kesulitan dalam mencari kerja karena mereka dianggap tidak memiliki kualifikasi pendidikan. Padahal secara praktikalnya mereka memenuhi kompetensi yang ada,” terang Imelda, melalui keterangan tertulis, Kamis (22/2/2018).
Imelda menambahkan, masih ada sebagian dari masyarakat yang memandang pendidikan vokasi sebagai pendidikan kelas dua. Pendidikan akademik yang memberikan gelar S1 atau S2 dan seterusnya masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya lulusan pendidikan vokasi mencari pekerjaan.
Persyaratan perekrutan karyawan baru yang ditetapkan oleh perusahaan atau institusi lebih mengutamakan lulusan yang mengantongi ijazah akademik ketimbang ijazah pendidikan vokasi.
“Oleh karena itu perlu adanya perubahan persepsi dari sisi perusahaan/ pemberi kerja dan juga masyarakat. Keberadaan lulusan pendidikan vokasi bisa menjawab salah satu tantangan globalisasi yaitu masuknya pekerja asing ke Indonesia. Kalau Indonesia memiliki pekerja yang sudah siap dengan keterampilan dan keahlian di bidangnya, maka tidak perlu takut bersaing dengan pekerja asing,” jelasnya.
Pendidikan vokasi adalah pendidikan diploma yang memiliki fokus untuk memberikan ketrampilan dan keahlian sehingga para peserta pendidikan ini mampu menjadi tenaga professional yang ahli di bidangnya. Para lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3) dan Diploma 4 (D4).
Pendidikan vokasi ini penting karena dapat mejembatani antara para lulusan SMK dengan Industri. Selain itu karena ilmu yang diberikan bersifat aplikatif, maka para lulusan pendidikan vokasi dirancang untuk siap bekerja.
Agar pendidikan vokasi ini dapat berjalan dengan baik maka penyelenggaraannya perlu dudukung oleh berbagai pihak, baik pihak swasta ataupun pihak pemerintah.
Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah dengan dikeluarkannya instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016, tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, lalu ada juga pembuatan MoU antara lima kementrian untuk mendukung program link and match pendidikan dengan industri.
Pihak swasta dapat mendukung pendidikan ini dengan dengan cara menyediakan pusat pendidikan vokasi seperti Politeknik, BLK dan LPK.