Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir menolak rencana pemerintah memindahkannya Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat, ke lapas dekat rumahnya di Klaten, Jawa Tengah. Ia menyampaikan lebih baik tidak perlu dipindahkan jika tetap hidup di dalam lapas.
Hal itu disampaikan Baasyir kepada putra ketiga, Abdul Rochim Baasyir kepada Tribunnews usai menjenguk di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Selasa (6/3/2018).
"Katanya, lebih baik enggak usah pindah, daripada di lapas-lapas juga," kata Rochim mengikuti ucapan ayahandanya, Baasyir.
Menurutnya, kebijakan yang dipilih oleh pemerintah itu berbeda dengan usulan yang diinginkan oleh Baasyir dan juga keluarga sebelumnya. Sebab, sejak awal Baasyir dan keluarga hanya menginginkan pemerintah untuk mengubah status tahanan penjara ke status tahanan rumah di Solo.
"Bukan pemindahan lapas. Sama saja itu mah. Apalagi kalau nanti di Klaten, masuk isolasi juga. Apa bedanya?" ujarnya.
Meski dekat dengan rumah, keluarga hanya ingin merawat Baasyir di usia yang hampir memasuki 80 tahun.
Baca: Tumblr Diblokir Kominfo, Menteri Rudiantara Mengaku Baru Tahu dan Baru Dengar
Baca: Megawati Akan Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari Kampus IPDN, Alasannya Ini
Yang diinginkan perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga.
"Ya pasti beda dirawat dengan tahanan sama dirawat oleh keluarga. Apa kita pasti bisa menjenguk setiap hari? Kan belum tentu. Kalau ada apa-apa di malam hari bagaimana? Ini orang tua loh," tandasnya.
Rochim mempertanyakan sikap pemerintah yang berubah-ubah. Padahal, beberapa hari sebelumnya, pemerintah memberikan sinyal baik untuk mengubah status tahanan Baasyir menjadi tahanan rumah.
"Menhan bilang Jokowi sudah merestui jadi tahanan rumah. Sekarang Menko Polhukam beda lagi bicaranya," ucapnya.
Seperti tim penasihat hukum, Rochim selaku anggota keluarga menduga ada pihak-pihak tertentu seperti pemerintah Australia yang mengintervensi pemerintah untuk mengubah sikap mereka.
"Bisa saja kan? Semakin konyol kalau ada intervensi asing ngutak-ngatik urusan rumah tangga negara," tegasnya.