Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan program padat karya tunai dana desa di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (26/3). Pelaksanaan proyek dana desa termin pertama tersebut digunakan untuk perkerasan jalan warga menuju akses persawahan.
Ia berharap, dana desa yang dilaksanakan secara padat karya tersebut dapat meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Dengan begitu, perputaran ekonomi di desa akan semakin meningkat.
"Padat karya tunai kita harapkan satu, daya beli masyarakat meningkat. Diharapkan konsumsi dan daya beli juga naik. Targetnya ke sana," ujarnya kepada sejumlah wartawan.
Presiden Jokowi mengatakan, program padat karya tunai tidak hanya dana desa yang berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Program tersebut juga dilaksanakan oleh kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan beberapa kementerian lainnya.
"Ini (padat karya tunai) masih awal-awal semua. Di Kementerian Desa ini baru tahap pertama, masih belum banyak. Belum di kementerian lain. Kementerian Perhubungan baru mulai," ujarnya.
Ia mengakui, dana desa memang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa yang bersifat produktif seperti jalan akses persawahan dan irigasi. Meski demikian, dana desa juga bisa digunakan untuk kebutuhan desa lainnya. Pada prinsipnya, dana desa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas serta daya beli masyarakat desa.
"Prioritas untuk peningkatan produksi di desa. Jalan antar desa, jalan menuju persawahan, irigasi untuk sawah-sawah, hal-hal yang sifatnya produktif," ujarnya.
Pengerjaan proyek dana desa di Desa Pematang Panjang yang dikunjungi Presiden Joko Widodo tersebut adalah proses perkerasan jalan desa sepanjang 398 meter dengan lebar jalan 3 meter. Perkerasan jalan tersebut menggunakan anggaran dana desa tahap I sebesar Rp115.919.00. Sebesar 30 persen atau Rp35 juta dari anggaran tersebut digunakan untuk membayar upah pekerja.
"Ini (jalan) dana desa yang dipakai untuk padat karya tunai. Tadi saya tanya pekerja digaji berapa, Rp80 ribu," ujarnya.
Total anggaran dana desa yang disalurkan tahun 2018 ini sebesar Rp60 Triliun. Ke depan, anggaran ini berpotensi meningkat jika terbukti dana desa mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan desa.
"Kita lihat nanti. Kalau kita lihat dampaknya besar, akan kita tingkatkan lagi anggarannya," ujarnya.
Dalam kunjungan ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Taufik Majid, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Noor, dan Bupati Banjar Khalilurahman. (*)