Baca tanpa iklan
Mantan Ketua Komisi III itu pun menilai bahwa penjelasan memang seharusnya diberikan seorang pemimpin negara kepada rakyatnya.
"Wajar saja, seorang Presiden memang harus memberikan penjelasan yang real pada masyarakat. Agar tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian dari masyarakat," kata Bamsoet.
Hal tersebut, kata politisi Golkar itu bertujuan agar kedepannya tidak ada rakyat yang bingung dan terus bertanya-tanya terkait kemunculan hashtag yang seakan membuat Jokowi dipandang negatif.
Sebelumnya, beredar video berdurasi 31 detik yang berisi konten produksi t-shirt bertuliskan #2019GantiPresiden.
Presiden Jokowi pun menanggapi santai munculnya gerakan #2019GantiPresiden yang ramai di media sosial.
Baca: Rhoma Irama Siap Terima Putusan Sidang PTUN
Ia menilai, gerakan mencetak kaos bertagar seperti itu, tidak mampu mengganti Presiden.
Sindiran tersebut ia sampaikan saat berpidato dalam acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 7 April 2018, seperti yang dirilis Biro Pers Sekretaris Presiden.
"Masa kaos bisa mengganti Presiden?," kata Jokowi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfuz Sidik menyindir sikap partainya yang sampai saat ini belum menentukan siapa kader yang akan diusung dalam pertarungan pilpres mendatang.
Dikatakan, ada 9 nama calon dari PKS yang kini dipersiapkan untuk ikut dalam pilpres nanti.
Mahfuz kemudian menceritakan, beredar informasi bahwa saat terjadi komunikasi pimpinan Gerindra dan pimpinan PKS tentang koalisi Pilpres 2019, dibahas tentang komitmen pendanaan pemenangan dari paslon yang diajukan kedua partai tersebut jika berkoalisi.
"Nah hal semacam ini kan harus jelas juga. Karena kalau gak jelas, jangan-jangan tiket dibeli orang lain. Kalau itu yang terjadi, yah sembilan capres PKS hanya jadi pajangan di etalase saja," imbuh Mahfuz. (tribun/fitri wulandari/yat/fik)