Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak mempersoalkan ceramah agama disisipi dengan politik di lingkungan lembaga pemerintahan, namun harus ada rujukan kitab suci dari masing-masing agama.
"Semua mau ceramah politik, ceramah budaya, ceramah media, silahkan, tapi kalau ceramahnya di masjid rujukannya ya Al-Quran, dan hadist dong, kalau di gereja rujukannya ya Alkitab, ceramah di vihara sesuai Weda, itu aja intinya," ujar Tjahjo di Istana Bogor, Kamis (26/4/2018).
Namun, Tjahjo melihat, jika ceramah agama disisipi oleh politik tanpa merujuk kitab suci masing-masing agama, maka hal tersebut akan merusak kehidupan bermasyarakat.
"Kalau tidak (ada rujukannya), ya rusak nanti," ucap Tjahjo.
Politisi PDIP itu pun tidak mempersoalkan kantor-kantor pemerintahan, membuat acara ceramah keagamanan, seperti halnya yang dilakukan Politisi Senior Amien Rais di Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu.
"Boleh tidak ada masalah, (kalau dipolitisasi) yang salah bukan Amin Raisnya, yang mengundang dan yang menyediakan fasilitasnya, kalau itu memang dianggap salah," ujar Tjahjo.
Sebelumnya saat memberikan ceramah di Balikota DKI, Selasa kemarin, (24/4/2016), Amien mengatakan acara acara pengajian harus disisipi politik.
Amien tidak menjelaskan secara gamblang, mengapa pengajian harus disisipi politik.
Hanya saja setelah melontarkan pernyataan tersebut Amien kemudian menunjuk pada foto presiden Joko Widodo dan mengatakan elektabilitasnya sudah going down (menurun).