Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo membantah bila partainya disebut menghambat pembahasan revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Menurutnya sedari awal partainya mendukung revisi undang-undang tersebut.
Hanya saja partainya tidak sependapat terhadap sejumlah pasal yang berpotensi menimbulkan abuse of power, seperti menahan seseorang yang dicurigai tanpa bukti selama beberapa hari.
"Orang bisa ditahan berdasarkan laporan-laporan yang tidak tahu asal-usulnya, ini jelas bisa melanggar HAM hak asasi manusia. Terus waktu itu kita mendukung dengan syarat salah satu syarat kita harus menghapus pasal ini," kata Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Baca: Bahagianya Paijo dan Ratna Dikaruniai Bayi Kembar 4 Sekaligus, Semuanya Perempuan
Pasal soal penahanan tersebut menurut Hasyim kemudian telah disepakati untuk dihapuskan.
Menurutnya, kini revisi undang-undang terorisme tersebut hampir rampung dan hanya terganjal pada perdebatan soal definisi terorisme.
"Jadi apa yang dikatakan oleh ketua DPR Pak Bambang Soesatyo sudah benar, 99 persen sudah disepakati, sudah selesai di DPR ya," katanya.
Hasyim mengatakan, belum kunjung rampungnya revisi tersebut karena di pihak pemerintah belum sepakat soal definisi terorisme sehingga meminta untuk ditunda.
Baca: Pengacara Tak Tahu Apa Saja yang Dilakukan Aman Abdurrahman di Rutan Mako Brimob 2 Minggu Terakhir
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dengan TNI belum menyepakati soal definisi tersebut.
"Menteri hukum dan HAM itu dari partai mana ya? Coba bapak-bapak, ibu-ibu ya, dari partai mana? Dari partai PDIP, bukan dari Gerindra. Di Pansus sudah selesai sekarang antara institusi lembaga pemerintahan eksekutif masalahnya disitu," kata dia.