Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PKS Mustafa Kamal menilai Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) pasti memiliki data dan sumber informasi terpercaya mengenai tudingan adanya anggota BIN, Polri, dan TNI yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Sebagai mantan presiden dua periode beliau punya kepekaan yang tinggi tentang situasi yang berkembang, jadi beliau pasti berbicara atas data dan fakta yang beliau temukan," ujar Mustafa, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018).
Dengan begitu menurut Mustafa ini merupakan peringatan bagi pemerintah agar tidak main-main dengan tudingan presiden dua periode tersebut.
"Kita bersyukur bahwa pemerintah menanggapi baik dan tetap memberi penghormatan pada pak SBY, dan kita berharap apa yang diingatkan SBY bisa betul-betul dijalankan secara amanah oleh pemerintah," ujar Mustafa.
Baca: Jelang Pilkada 2018, AHY Pimpin Doa Bersama Kader Partai Demokrat
Di sisi lain, Mustafa mengatakan partainya siap memberikan pengawasan yang maksimal jika dalam praktiknya ditemukan pelanggaran dalam Pilkada serentak 2018.
"Sekali lagi netralitas ini akan menentukan mutu demokrasi ke depan," ujar Mustafa.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terang-terangan menyebut ada oknum BIN, TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2018.
"Yang saya sampaikan itu bukan isapan jempol belaka, tidak ada niat seorang SBY menuduh, melebih-lebihkan, mendramatisasi apalagi duhli, tuduh liar, itu bukan DNA saya, saya hati-hati dalam berbicara," ujar SBY di Hotel Santika, Bogor Tengah, Kota Bogor, Sabtu (23/6/2018).
Tapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidak netralan elemen atau oknum dari BIN, TNI, Polri, itu nyata adanya, ada kejadian, bukan hoax, sekali lagi, ini oknum," sambungnya.
Bahkan SBY juga menyebut kejadian saat Pilkada di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku.
Salah satunya kata dia, adalah calon dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.
Lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian.
Kemudian ada pula, kata SBY, petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
"Kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, mungkin, biarlah saya SBY warga negara biasa penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabuoaten Bogor, Jawa Barat yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian kita tidak nyaman, dan ingin menciduk saya, silahkan, Mengapa saya sampaikan ? agar BIN, TNI, Polri netral" katanya.
Ia juga berharap bahwa rakyat bisa berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan tersebut.
SBY mengatakan jika ketidaknetralan ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perlawanan dari rakyat.
"Oleh karena itu saudara-saudaraku, pada pilkada serentak ini saya mohon dengan segala kerendahan hati netralah negara, netrallah pemerintah, netrallah BIN, Polri dan TNI," katanya.
"Saya juga berharap rakyat kita berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan, biarlah rakyat menggunakan haknya,siapa pun yang disukai, yang diyakini bisa memimpin. Ini permohonan dan harapan saya. Kalau tidak, Allah jyga mendengarkan ucapan saya," ungkap SBY.